Inflasi Tembus 4,47 Persen, Pemprov Kalteng Diminta Perkuat Pengendalian Harga Pangan
PALANGKA RAYA, iNews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul laju kenaikan harga yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) Kalteng pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang berada di kisaran 3,34 persen.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar secara virtual, Senin (13/7/2026). Gubernur Kalteng diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga menyoroti kenaikan harga ikan segar, perkembangan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa tren inflasi nasional terus meningkat dalam tiga bulan terakhir. Inflasi tercatat naik dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei, lalu kembali meningkat menjadi 3,34 persen pada Juni 2026.
“Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5 persen agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta peralatan pribadi seperti emas yang harganya fluktuatif,” ujarnya.
Dia menambahkan, inflasi bulanan (month-to-month) pada Juni 2026 juga meningkat menjadi 0,44 persen dibandingkan dengan Mei yang sebesar 0,28 persen.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah, bawang putih, beras, wortel, hingga ikan segar. Bahkan minyak goreng mulai menunjukkan tren kenaikan harga.
Menurutnya, melonjaknya harga ikan segar dipicu kenaikan harga solar, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas nelayan. Secara nasional, komoditas ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen di 36 provinsi.
Menkomdigi Ajak Pemuda Jadi Duta Internet Sehat hingga Klarifikasi Instagram Down saat Demo
Di sisi lain, BPS juga melaporkan telah merampungkan pemutakhiran DTSEN Versi 3 pada 10 Juli 2026. Basis data terbaru tersebut mencakup 290.125.073 data individu dan 95.980.577 data keluarga dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen.
“DTSEN merupakan data yang dinamis sehingga harus terus diperbarui agar tetap akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan,” katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran DTSEN membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, hingga berbagai program kesejahteraan lainnya.
“Kita harus melakukan konsolidasi agar data terus diperbarui. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan berjalan maksimal. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran DTSEN, serta digitalisasi sistem pelaporan,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program perbaikan sekitar 400 ribu rumah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.
Dalam rakor tersebut turut hadir secara virtual Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan BPS Kalteng, Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Biro Umum Setda Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data BPS, penyumbang terbesar inflasi di Kalimantan Tengah berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila dan patin, serta cabai rawit.
“Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengendalian harga pangan dan distribusi barang kebutuhan pokok dapat diperkuat sehingga tidak semakin membebani daya beli masyarakat,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Kalteng, Yuas Elko.









