Pemerintah Gelontorkan Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg, Jaga Stabilitas Harga Tahu Tempe

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menggelontorkan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram (kg). Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global semester II 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah-langkah strategis telah disiapkan demi mengantisipasi lonjakan harga kedelai impor yang dapat menekan produsen lokal.

Selain itu, upaya ini guna menjaga kelangsungan usaha mikro serta daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi dengan target kuota 250.000 ton kedelai.

"Terkait program stabilisasi harga pasokan pangan nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kg dengan target kuota 250 ribu ton," ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Airlangga berharap, intervensi berupa subsidi harga kedelai ini mampu meredam gejolak harga di tingkat pasar domestik. Hal tersebut sangat krusial, mengingat sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui mekanisme impor yang rentan terhadap volatilitas harga global.

Meski anggaran telah disiapkan, penyaluran subsidi ini akan disesuaikan dengan dinamika harga pasar internasional yang fluktuatif. Pemerintah juga memperhitungkan secara matang rasio antara total kebutuhan nasional dengan kuota subsidi yang dialokasikan agar tepat sasaran.

"Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun namun kita siapkan 250 ribu dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya diatas harga acuan pembelian," tuturnya.

Langkah stabilisasi ini tidak hanya menyasar komoditas kedelai, tetapi juga mencakup program perlindungan sosial yang lebih luas. 

Selain jaring pengaman untuk pelaku usaha tahu dan tempe, pemerintah juga memastikan keberlanjutan program bantuan pangan pokok bagi keluarga penerima manfaat guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat akar rumput.

Kebijakan perlindungan sosial ini dirancang untuk menjaga konsumsi rumah tangga rentan dari dampak fluktuasi harga pangan makro. Keputusan strategis tersebut diambil setelah melalui pembahasan intensif dan penyelarasan program di tingkat kementerian koordinator.

"Terkait dengan bantuan pangan ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun, baik terhadap terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan," ucap Airlangga.