Mendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru: Jadi Beban Belanja Pegawai

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang seluruh kepala daerah rekrutmen tenaga honorer baru di daerahnya. Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (8/6/2026).

"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito dalam rapat.

Tito menjelaskan jika honorer yang dimaksud merupakan guru atau tenaga kesehatan, maka masih bermanfaat. Namun, kata dia, honorer yang bekerja di bidang administrasi sering kali tidak berkompeten dan berkapabilitas. 

Tito menyebut, para honorer yang menumpuk ini kerap meminta kepastian akan diangkat menjadi PPPK atau PNS. Ketika tidak menemui titik terang, para honorer melakukan aksi demo sehingga akhirnya diakomodasi pemerintah. 

"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," ujarnya. 

"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," katanya melanjutkan.