DPR Usul Kesejahteraan Babinsa Ditingkatkan: Perannya Sangat Strategis

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama mengusulkan kesejahteraan anggota anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) ditingkatkan. Dia menilai peran Babinsa kini semakin strategis dalam mendukung stabilitas wilayah dan menjadi garda terdepan TNI di tengah masyarakat.

Menurut Yudha, berbagai masukan yang diterimanya melalui agenda reses di daerah maupun kunjungan kerja Komisi I DPR menunjukkan masih terdapat tantangan yang dihadapi personel Babinsa, khususnya terkait dukungan operasional serta kesejahteraan di lapangan.

“Babinsa selama ini menjadi salah satu unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan teritorial, tetapi juga terlibat dalam berbagai persoalan sosial masyarakat, membantu penanganan bencana, mendukung program ketahanan pangan, hingga menjaga stabilitas wilayah,” kata Yudha, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan tugasnya, banyak Babinsa yang harus menjangkau wilayah binaan dengan cakupan yang luas, termasuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur maupun kondisi geografis yang menantang.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya dukungan yang seimbang antara beban tugas yang dijalankan dengan fasilitas operasional dan kesejahteraan yang diterima oleh prajurit di tingkat bawah.

“Saya melihat bahwa persoalannya bukan semata-mata mengenai angka tunjangan, tetapi bagaimana negara memastikan prajurit yang berada di garis terdepan pelaksanaan tugas teritorial memiliki dukungan yang memadai agar tugas dapat berjalan secara optimal,” ujar dia.

Yudha menilai dukungan operasional bagi personel di lapangan perlu dievaluasi secara berkala. Menurutnya, terdapat Babinsa yang menerima tunjangan operasional berkisar sekitar Rp900.000 per bulan.

Dia menilai jumlah masih perlu disesuaikan dengan tantangan wilayah, luas jangkauan binaan, serta kebutuhan operasional yang terus berkembang.

“Wilayah jangkau mereka cukup luas dan tugasnya juga berat. Ada personel yang setiap hari harus hadir langsung di tengah masyarakat dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Karena itu, perlu ada perhatian yang lebih proporsional terhadap dukungan yang mereka terima,” tuturnya.

Yudha mengatakan dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke Kodam XV/Pattimura sebelumnya juga ditemukan tantangan serupa, khususnya pada wilayah kepulauan dengan tingkat mobilitas tinggi dan biaya operasional yang relatif besar. Kondisi geografis seperti Maluku dan Maluku Utara dinilai memberikan tantangan tersendiri bagi personel yang bertugas di lapangan.

Dia mengatakan karakteristik wilayah penugasan juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, pendekatan yang bersifat seragam belum tentu mampu menjawab kebutuhan di setiap daerah yang memiliki tantangan berbeda.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Ada wilayah dengan cakupan geografis luas, ada yang berbentuk kepulauan, ada juga yang memiliki tingkat biaya hidup relatif tinggi. Karena itu, kebijakan dukungan operasional maupun kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan,” jelasnya.

Dalam perspektif pertahanan modern, lanjut Yudha, kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh alutsista maupun sistem persenjataan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pertahanan negara hingga level paling bawah.

“Kita sering berbicara mengenai penguatan sistem pertahanan negara, tetapi di saat yang sama perlu dipahami bahwa keberhasilan sistem tersebut juga ditopang oleh personel yang menjalankan tugas langsung di tengah masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan personel harus dipandang sebagai bagian dari investasi terhadap efektivitas pertahanan nasional,” pungkasnya.