Geger Renovasi Rujab Rp25 Miliar, Gubernur Kaltim Minta Maaf dan Janji Kursi Pijat Tak Pakai APBD
SAMARINDA, iNews.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang memicu kegaduhan publik.
Melalui unggahan video pada Minggu (25/4/2026) malam, Rudi menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang menjadi sorotan tajam tersebut.
Permohonan maaf ini muncul setelah rencana renovasi senilai Rp25 miliar tersebut dikritik keras karena memuat item mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih mendesak.
Dalam pernyataannya, Rudi Mas’ud mengaku memahami kegelisahan masyarakat. Ia menilai kritik pedas yang mengalir dalam beberapa hari terakhir merupakan bentuk kepedulian warga terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya menyadari ada hal yang perlu diperbaiki, baik dalam sikap maupun cara berkomunikasi kepada publik,” ujar Rudi Mas’ud, Senin (27/4/2026).
Meskipun menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut sudah disusun sebelum ia menjabat, Rudi menegaskan tidak akan mencari alasan. Sebagai gubernur yang tengah menjabat, ia memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut.
Sebagai langkah konkret untuk meredam polemik, Rudi mengambil keputusan berani dengan menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk item-item renovasi yang dinilai di luar fungsi kedinasan.
“Saya siap mengambil tanggung jawab penuh. Biaya untuk item renovasi yang dianggap di luar fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi,” katanya.
Gubernur juga memastikan akan melakukan audit ulang terhadap seluruh paket renovasi rumah jabatan secara transparan.
Dia berjanji bahwa ke depan, fasilitas pimpinan akan disesuaikan agar lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan rakyat.
Selain masalah anggaran, Rudi juga merespons isu nepotisme dengan mengumumkan langkah tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia memastikan tidak akan ada lagi anggota keluarganya yang terlibat dalam posisi struktural di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk dalam tim ahli percepatan pembangunan.
“Ruang transparansi akan dibuka lebih luas agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diawasi bersama oleh masyarakat,” katanya.
Langkah ini diharapkan dapat mendinginkan suasana di Samarinda setelah sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa terkait pengelolaan anggaran daerah. Meski demikian, publik kini menunggu bukti nyata dari komitmen transparansi yang dijanjikan oleh sang gubernur.
