Pemerintah Rilis Buku Saku 0 sebagai Panduan Kesejahteraan Rakyat 

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum dalam 'Buku Saku 0: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026'. 

Buku ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Peluncuran buku ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat memahami hak-hak serta cara mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara terintegrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa arah kebijakan sosial saat ini mengusung paradigma 'Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat'. Artinya, dukungan negara diberikan secara berkelanjutan, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia). “Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari saat konferensi pers. 

Satu terobosan utama yang ditekankan dalam buku saku ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelas Qodari. 

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan 4 penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya. 

Qodari juga memaparkan perkembangan positif kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 74,3 persen pada tahun 1984 menjadi hanya 0,85 persen pada Maret 2025. 

Meski demikian, kata Qodari, pemerintah tetap waspada terhadap 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin. 

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” ungkapnya.  

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat. 

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0 Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga. 

Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima.  

“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” paparnya.