Hemat Energi, Bangladesh Pangkas Jam Kerja hingga Batasi Dekorasi Pernikahan
DHAKA, iNews.id - Bangladesh memangkas jam kerja kantor dan pertokoan serta melarang penggunaan lampu hias di pesta pernikahan demi menghemat energi terkait perang Timur Tengah.
Aturan yang mulai berlaku Sabtu (3/4/2026) ini juga bertujuan menghemat cadangan energi akibat kenaikan harga global.
Seluruh kantor pemerintah dan swasta, termasuk bank, harus tutup satu jam lebih awal setiap hari mulai Sabtu (3/4/2026) sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
“Saluran pasokan bahan bakar tidak aman. Baik kantor pemerintah maupun swasta akan beroperasi dari pukul 09.00 hingga 16.00, sementara bank tetap buka dari pukul 09.00 pagi hingga 15.00,” kata sekretaris senior pemerintah, Nasimul Gani, seperti dikutip dari AFP.
Bangladesh mengandalkan 95 persen kebutuhan minyak dan gas dari impor, sebagian besar dari Timur Tengah. Meski persediaan bensin dan solar mencukupi, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak dari jalur pasokan yang tidak aman yakni melalui Selat Hormuz.
Sekitar 60 persen listrik Bangladesh dihasilkan dari gas impor, sementara solar digunakan untuk pertanian di wilayah tersebut.
Selain itu pemerintah juga melarang penerangan dekoratif, yang awalnya hanya mencakup mal, kini diperluas hingga pesta pernikahan. Pesta pernikahan di Bangladesh biasanya digelar di tempat-tempat dengan dekorasi meriah, seringkali menggunakan area yang luas untuk menampung ratusan tamu sekaligus.
Selain itu pemerintah juga meminta instansi untuk menahan pembelian kendaraan dan komputer serta membatasi pengeluaran entertaiment seperti jamuan makan dalam acara-acara kerja.
Pengiriman pejabat pemerintah ke luar negeri untuk pelatihan juga ditangguhkan, sementara pelatihan di dalam negeri dipangkas hingga 50 persen.
Para pejabat memperkirakan langkah-langkah ini akan mengurangi setidaknya 30 persen dari total konsumsi bahan bakar.
Selain langkah-langkah terbaru, pemerintah juga menetapkan batasan pembelian bahan bakar, menghentikan produksi di sebagian besar pabrik pupuk, dan mengerahkan polisi untuk berpatroli di SPBU yang diserbu warga.
Pemerintah Bangladesh mengupayakan pinjaman sekitar 2 miliar dolar dari donor multilateral untuk mengatasi masalah energi.
