BSKDN Ingatkan Daerah Responsif Hadapi Pengangguran, Kebijakan Harus Tepat Sasaran!
JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mewanti-wanti pemerintah daerah (Pemda) agar lebih responsif menghadapi tantangan pengangguran yang kian dinamis.
Yusharto menegaskan bahwa masalah pengangguran bukan hanya persoalan angka di atas kertas, melainkan cerminan nyata dari kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam acara Presentasi Kepala Daerah terkait Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
"Kita harus menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan. Dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi menuntut kita terus beradaptasi," ujar Yusharto secara daring dari Command Center BSKDN.
Menurut Yusharto, Pemda merupakan garda terdepan yang paling memahami karakteristik wilayah serta potensi lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan pengangguran. Karena itu, daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran,” paparnya.
Yusharto juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Di tengah perubahan ekonomi global dan transformasi pasar kerja, daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
“Dalam situasi yang penuh tantangan, daerah yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak," katanya.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengingatkan, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif. Pendekatan berbasis data juga dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dia menegaskan pentingnya daerah membangun kolaborasi lintas sektor. Penanganan pengangguran, menurutnya, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Kolaborasi harus terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengangguran,” katanya.
