Indonesia Tunda KTT D8 Imbas Perang Timur Tengah Tak Kunjung Reda

JAKARTA, iNews.id - Indonesia sebagai tuan rumah secara resmi memutuskan menunda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D8) dan rangkaian kegiatannya. KTT semula direncanakan berlangsung pada April 2026.

Direktur Jenderal Kerja sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tri Tharyat menyampaikan, penundaan ini diambil menyikapi situasi di Timur Tengah yang tak kunjung menurun eskalasinya.

Surat berisi informasi penundaan KTT D8 telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pada Kamis (12/3/2026) kemarin, untuk disampaikan kepada seluruh negara anggota D8. 

"Akhirnya tadi malam Bapak Menteri Luar Negeri menandatangani surat, dari Pak Menlu kepada mitra-mitranya yang berisikan penundaan pelaksanaan KTT D8 dan juga seluruh rangkaian kegiatannya," kata Tri Tharyat di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sebelum memutuskan penundaan ini, Kemlu telah berdialog dengan Sekretaris Jenderal D8, para komisioner dan duta besar negara-negara anggota D8. Para pihak menyatakan eskalasi belum menurun.

"Jadi info ini sudah diterima oleh semua negara anggota dan mereka memahami karena ini memang jalan yang terbaik yang harus kita putuskan," ujarnya.

Sementara mengenai penetapan tanggal berikutnya, Indonesia akan menjalin komunikasi lanjutan dengan negara-negara mitra. 

"Mengenai penetapan tanggal selanjutnya tentunya kita akan bicarakan secara lebih detail pada saatnya. Saat ini mungkin belum waktunya karena perkembangan yang masih terus berlangsung di wilayah Timur Tengah khususnya," katanya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memegang keketuaan D8 sejak 1 Januari 2026 dan akan menjalankan peran tersebut sampai akhir 2027. 

D8 sendiri merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang beranggotakan delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Mesir dan Nigeria. 

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1997 di Istanbul, Turki dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.