Ekonom Sebut Penutupan Selat Hormuz Berdampak terhadap APBN, Defisit Bisa Lewati 3 Persen

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja memproyeksikan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat (AS)-Israel berdampak serius terhadap Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun.

Dia menjelaskan, menurut asumsi makro APBN 2026 harga minyak mentah pada kisaran 70 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan 1 dolar AS per barel minyak akan meningkatkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Sehingga, jika harga minyak saat ini berada diangka 92 dolar AS per barel, maka APBN diproyeksikan terkuras Rp149,6 triliun. 

"Kenaikan harga minyak pada angka mendekati 100 dolar AS per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara," ujar Naja dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menyebut, terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan jika perang Israel-AS vs Iran terus berlangsung dan harga minyak malah mungkin bisa melampaui 100 dolar AS per barel. 

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya, belanja pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentalan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. 

Kedua, mengurangi penggunaan minyak secara signifikan, caranya melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi. Misalnya energi matahari (PLTS) termasuk utk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sbg pengganti PLTD (diesel). 

"Penanfaatan dan produksi kendaraan listrik (sepeda motor dan mobil termasuk untuk transportasi publik) lebih banyak diberi insentif dan fasilitas pendukunganya (pajak, tempat pengisian listrik SPKLU) dan sebagainya," katanya. 

Ketiga, Naja menilai stimulus ekonomi perlu digencarkan agar ekonomi, pemangkasan birokrasi berbelit untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga peran UMKM bisa menjadi bantalan perekonomian nasional. 

"Kita perkuat ekonomi domestik. Ingat dalam setiap krisis ada peluang untuk bangkit dan berkembang," tuturnya.

Keempat, pembatalan perjanjian dagang RI-AS (agreement on reciprocal trade/ART). Naja mengatakan, hal ini bisa melalui jalur pengajuan resmi dari pemerintah RI ke AS dengan alasan putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020, yang membatalkan kebijakan tarif Trump. 

"Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal RI yang juga mesti mengatasi lonjakan harga minyak global," ucapnya.