Respons Agrinas Diminta Tunda Impor 105.000 Pikap dari India: Kami Taat Perintah

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana mengimpor 105.000 unit mobil pikap Mahindra Scorpio dari India. Sebagai mitra kerja DPR, Joao menekankan apa yang menjadi keputusan kolektif dari level legislatif dan eksekutif bakal dilakoni Agrinas. 

"Kami loyal, setia, dan taat kepada perintah," kata Joao kepada iNews.id, Senin (23/2/2026).

Respons Joao ini berbeda dari hari sebelumnya. Saat itu, dia mengatakan tidak bakal melakukan penyesuaian kebijakan impor kendaraan dari India, seiring kebijakan ini menimbulkan polemik. 

Terlebih, sebagian kendaraan diklaimnya sudah tiba di Tanah Air.

"Baru datang seribuan. Bulan ini komplitlah seribuan (datang) itu pikap single cabin," ujar Joao.

Seturut itu, Joao membeberkan alasan melakukan impor kendaraan untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih ini dilatarbelakangi faktor harga, kualitas dan ketersediaan produk serupa di dalam negeri. 

Dari sisi harga, kendaraan impor asal India dinilai lebih kompetitif dibandingkan harga yang dipatok pabrikan lain. Produk yang lebih murah diklaim memiliki kualitas setara. 

"Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus," katanya.

Sebelumnya Dasco menyampaikan permintaan penundaan impor kendaraan ini tak terlepas dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dasco meyakini Prabowo akan membahas secara detail mengenai rencana impor tersebut sebelum mengambil keputusan.

"Tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ujarnya.