Pemerintah Perkuat Pengamanan Penerbangan Perintis di Papua Pascapenembakan Pesawat Smart Air

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperkuat pengamanan penerbangan perintis dan fasilitas layanan publik di Papua setelah insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR, milik PT Smart Cakrawala Aviation, rute Tanah Merah – Danawage/Koroway Batu, pada 11 Februari 2-26. Langkah tersebut untuk menjamin keselamatan masyarakat serta memastikan layanan publik dan distribusi logistik tetap berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menegaskan, negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan dan objek vital nasional di wilayah tersebut.

"Pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur dan terkoordinir dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua," kata Purwito, dalam rapat koordinasi "Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua" di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (20/2/2026). 

Purwito mengatakan, penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat. Penutupan tersebut sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri.

Insiden penembakan terhadap pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu sebelumnya memicu penutupan sementara 11 bandara. Penutupan itu berdampak pada terganggunya mobilitas warga serta sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan.

Dalam rapat tersebut diputuskan, Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur akan dibuka kembali secara bertahap setelah kondisi pengamanan dinyatakan memadai. Pemerintah memastikan konektivitas tetap terjaga agar distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat Papua tidak terputus.

Kemenko Polkam menegaskan, setiap gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi.

"Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku," katanya dalam rapat yang melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah itu. 

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban.

Purwito menegaskan, negara hadur dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif. Stabilitas keamanan dinilai menjadi prasyarat utama bagi kelangsungan pelayanan masyarakat, pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan NKRI.