Paus Leo XIV Tegaskan Vatikan Tolak Gabung Board of Peace

VATICAN CITY, iNews.id - Paus Leo XIV menegaskan Vatikan tidak akan bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Alasannya, Vatikan masih memberikan kepercayaan kepada PBB untuk menjalankan perannya menangani konflik di dunia.

Awalnya, Board of Peace dibentuk untuk menangani krisis di Jalur Gaza pasca-perang Israel-Hamas, namun Trump yang akan memimpin lembaga itu tanpa batas waktu memperluas perannya yakni mendamaikan berbagai konflik lainnya.

Paus Leo termasuk salah satu pemimpin dunia yang diundang Trump untuk bergabung bulan lalu.

Paus pertama kelahiran AS itu menjadikan perdamaian sebagai bagian sentral dari kepemimpinannya di gereja Katolik dunia. Dia pada bulan lalu memperingatkan, perang telah kembali menjadi tren. 

Paus juga menegaskan bahwa PBB harus memainkan peran kunci dalam menangani konflik sambil menegaskan pentingnya hukum humaniter.

Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan Kardinal Pietro Parolin mengatakan, pemerintahannya tidak akan menerima undangan tersebut karena “bingung” dengan beberapa poin dalam Piagam Board of Peace serta bagaimana isu-isu kritis perlu diselesaikan.

Parolin menegaskan, salah satu kekhawatiran Vatikan, di tingkat internasional, PBB-lah yang harus mengelola situasi krisis.

"Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan," ujarnya, saat memperingati ulang tahun Pakta Lateran, tonggak yang menjadikan Vatikan sebagai negara berdaulat hampir seabad lalu di tanah Italia.

Meski Italia dan Uni Eropa menyatakan rencana untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Parolin menegaskan Vatikan tidak berpartisipasi dalam Board of Peace juga karena alasan khusus, berbeda dengan negara-negara lain.

Vatikan bukan satu-satunya negara yang menolak undangan. Bahkan sekutu dekat AS, yakni Inggris, Prancis, dan Norwegia mengambil langkah serupa. 

Para diplomat, pejabat, dan pemimpin dunia mengungkapkan keprihatinan atas perluasan wewenang Board of Peace, kepemimpinan Trump yang tidak terbatas, serta potensi kerusakan yang bisa ditimbulkannya terhadap tugas-tugas PBB.