Temui Komisi III DPR, KSPSI-KSBSI-KSPI Kompak Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

JAKARTA, iNews.id - Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ketiganya kompak mendukung posisi Polri tetap berada di bawah presiden.

Dalam rapat tersebut, hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Andi Gani Nena Wea menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan.

"Kegelisahan kami pimpinan buruh, karena Polri begitu dipojokkan. Kami bukan mengatasnamakan rakyat walaupun secara faktual kami memiliki jutaan massa buruh. Namun sebagai bentuk dukungan, kami telah melakukan Ikrar Buruh di Tugu Proklamasi belum lama ini," kata Andi Gani.

Dia menegaskan, terdapat empat poin dalam Ikrar Buruh tersebut. Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. 

Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi. Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Menurut Andi Gani, dukungan buruh terhadap Polri juga didasari langkah konkret institusi tersebut dalam membela kepentingan pekerja. Dia menyoroti pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri yang menurutnya pertama di dunia.

"Baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, hampir semua 70 persen RJ (restorative justice). Desk Ketenagakerjaan ini juga menjadi contoh bagaimana ada desk khusus yang mengawal kasus-kasus buruh," kata dia. 

Untuk itu, Andi Gani meminta Polri tetap di bawah presiden sebagai amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. 

"Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang itu mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atas namakan diri kami sendiri," ucap dia.

Andi Gani memastikan kaum buruh tetap berada di belakang Komisi III DPR dan mengawal Polri tetap berada di bawah presiden. 

"Saya mohon ke Komisi III untuk tetap teguh, tegar, bertahan, apapun yang terjadi. Kami gerakan buruh, khususnya 3 konfederasi buruh terbesar, dan 34 federasi tingkat nasional, bersrama Komisi III mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga menyatakan dukungan yang sama. Dia menilai Polri tidak bisa berada di bawah kendali kementerian.

Menurut Elly, Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen serta profesional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian, supaya jangan ada intervensi politik," kata Elly.

Elly menilai ada konsekuensi jika Polri di bawah kementerian. 

"Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian," tutur dia.

Sekjen KSPI Ramidi juga menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah presiden. Ramidi menegaskan, permintaan tiga konfederasi buruh ini demi kepentingan menjaga amanah reformasi bukan pesanan siapapun. 

"Apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang real adanya. Bukan karena kondisi apapun, tapi kami punya kepentingan besar terhadap keberadaan Polri agar tetap berada di bawah Presiden RI," ucapnya. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan buruh sebagai salah satu elemen masyarakat yang bisa mengawal reformasi Polri agar tetap berada pada koridor yang baik.

"Teman-teman buruh ini, quality dan quantity-nya sangat signifikan. Dari segi jumlah sangat besar, dari segi kedudukan yang sangat strategis. Tentu akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya," ucapnya.