Juda Agung Resmi Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Sinkronisasi Fiskal-Moneter Makin Baik

JAKARTA, iNews.id - Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dilantiknya Juda untuk mengisi posisi tersebut. 

Airlangga menuturkan, latar belakang Juda yang merupakan bankir senior di Bank Indonesia (BI) akan membawa perspektif baru yang krusial bagi kebijakan keuangan negara.

Dia menekankan, kehadiran Juda di Kementerian Keuangan diharapkan mampu mempererat hubungan antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia.

"Harapannya mungkin sinkronisasi fiskal moneter akan semakin baik," ujar Airlangga kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Juda Agung dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026. Airlangga menilai pengalaman panjang Juda di bank sentral merupakan aset berharga bagi tim ekonomi kabinet, terutama dalam mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pak Juda ya seorang teknokrat ya dan beliau berkarir lama, dengan berkarir lama di BI itu bisa memberi warna dalam kebijakan fiskal," tuturnya.

Saat ditanya mengenai rincian tugas spesifik Juda sebagai Wamenkeu, Airlangga menegaskan peran utama Juda adalah mendukung penuh nahkoda bendahara negara.

"Membantu Pak Menteri Purbaya," ucapnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah yang diikuti oleh Juda Agung.

Pertukaran posisi antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk menciptakan harmonisasi yang lebih kuat antara otoritas fiskal dan moneter guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.