Penjelasan Menlu Sugiono soal Iuran Rp16 Triliun di Dewan Perdamaian Gaza

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menegaskan iuran 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,82 triliun di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bukan bentuk membership fee. Dia menyebut, pungutan itu akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, Palestina.

Hal ini disampaikan Sugiono saat disinggung perihal iuran 1 miliar dolar AS yang harus dikeluarkan setiap anggota Dewan Perdamaian Gaza.

"Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee," kata Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Sugiono menambahkan, pembentukan BoP untuk menyelesaikan persoalan di Gaza, termasuk melakukan rekonstruksi.

"Terus rekonstruksinya siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu," tuturnya.

"Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dewan," ucap Sugiono.

Sebelumnya, Sugiono menyebut keanggotaan Indonesia menjadi langkah strategis agar suara Indonesia bisa langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

“Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina,” ujar Sugiono dikutip, Sabtu (24/1/2026).

Sugiono menjelaskan, sejak awal Indonesia sudah terlibat dan konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Karena itu, ketika piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat, Prabowo memutuskan Indonesia harus berada di dalamnya.

Alasan utama bergabungnya Indonesia, kata Sugiono, adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian Gaza tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. 

Kehadiran Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” tuturnya.