Menteri Radikal Israel Tolak Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Serukan Caplok Gaza
TEL AVIV, iNews.id - Menteri Urusan Permukiman Israel Orit Strock menolak dan mengecam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pejabat sayap kanan radikal Israel itu menyerukan pencaplokan Jalur Gaza sepenuhnya.
Dalam wawancara dengan stasiun radio Galey Israel, Strock mengatakan tentara Israel tidak boleh menjadi korban dari inisiatif Trump yang disebutnya cacat.
"Kita tidak seharusnya membahayakan tentara sendiri untuk rencana buruk ini, dan saya mungkin harus meninggalkan pemerintahan," katanya, mengancam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ikut menyetujui inisiatif Trump tersebut, dikutip Senin (26/1/2026).
Strock juga mempertanyakan siapa yang akan memerintah Gaza jika pasukan Israel masuk kembali serta menduduki wilayah tersebut, dengan mengatakan langkah itu akan membutuhkan biaya yang besar.
"Mari kita asumsikan tentara Israel benar-benar masuk dan menduduki Gaza, kepada siapa kita akan menyerahkannya? Kepada Otoritas Palestina? Kita melakukan itu pada 2005 dan lihat hasilnya," ujarnya.
Israel menarik pasukan dari Gaza pada 2005 lalu membongkar permukiman di bawah rencana pelepasan sepihak yang diterapkan selama masa jabatan Perdana Menteri Ariel Sharon.
“Israel harus tetap menjadi satu-satunya otoritas di Gaza setelah melucuti senjata wilayah tersebut dan mengalahkan Hamas,” kata Strock.
Lebih lanjut Strock mengatakan tidak bisa membayangkan seorang menteri di Kabinet Keamanan Israel yang memilih untuk mengirim tentara berperang di Gaza namun kemudian menyerahkan wilayah tersebut kepada Ali Shaath, kepala komite teknokrat Palestina yang bertugas mengelola Gaza pasca-perang.
“Sampai saya melihat Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) mengambil kendali ke arah ini, saya mungkin akhirnya harus mengatakan, cukup,” katanya.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 15 Januari sebagai bagian dari 20 poin rencana perdamaian Gaza. Dewan tersebut disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Menurut Gedung Putih, Trump memimpin dewan tersebut, didukung oleh dewan eksekutif pendiri yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengalaman dalam diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Meski Dewan Perdamaian muncul setelah perang genosida Israel di Gaza, piagamnya tidak secara eksplisit merujuk pada wilayah tersebut.
Piagam Dewan Perdamaian menggambarkan lembaga itu sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.”
Piagam juga memberikan Trump kekuasaan seumur hidup yang luas, termasuk wewenang veto dan pengangkatan anggota. Para kritikus mengatakan struktur ini sama dengan upaya untuk mengabaikan PBB.
