Prabowo Alokasikan Rp4 Miliar untuk Kebutuhan Bayi dan Perempuan Terdampak Banjir Sumatra

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp4 miliar per kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) untuk kebutuhan warga, khususnya bayi dan perempuan. Keputusan itu diambil usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan anggaran belanja tak terduga (BTT) 52 kabupaten/kota di tiga provinsi itu menipis karena sudah akhir tahun.

Dalam dialog dengan Prabowo di Aceh, Tito menjelaskan meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam skala besar, daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak yang langsung dibutuhkan masyarakat di pengungsian seperti popok bayi dan pembalut yang biasanya dimintakan warga kepada pemerintah kabupaten dan kota.

“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito, dikutip Senin (8/12/2025).

Dia menambahkan sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp34 miliar, termasuk bantuan Rp3 miliar ke Lhokseumawe, Aceh. Namun, jumlah itu dinilai belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas.

Karena itu, Tito meminta Prabowo mempertimbangkan pemberian tambahan dana.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” tutur dia.

Prabowo pun langsung menanggapi. “Itu apa? Per kabupaten?” tanya Prabowo.

“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” kata Tito.

Namun, Prabowo kemudian memutuskan untuk memberikan jauh lebih besar daripada usulan Mendagri.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar,” ucap Prabowo.

Selain bantuan per kabupaten dan kota, Prabowo juga meminta kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah.

“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” kata dia.

Saat memastikan seluruh gubernur hadir, Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan berdiri di belakang mereka.

“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” ucapnya.

Dalam dialog itu, Tito juga melaporkan banyak kantor camat dan desa rusak berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan banyak dokumen masyarakat ikut hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan.

Tito mengusulkan biaya pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut ditiadakan.

“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” tutur dia.

“Oke, nanti dihitung semua,” tutur Prabowo.

Menutup pertemuan, Prabowo memberikan penyemangat kepada para bupati yang hadir.

“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ucap dia.