Konflik Perbatasan, Thailand Pasang Sound Horeg Takut-takuti Warga Kamboja Suara Hantu
PHNOM PENH, iNews.id - Militer Thailand punya cara tersendiri untuk menakut-nakuti penduduk Kamboja di perbatasan, terkait konflik kedua negara. Mereka menakut-nakut warga dengan suara hantu menggunakan soundsystem besar yang baru-baru ini populer di Indonesia dengan sound horeg.
Konflik perbatasan selama beberapa hari pada Juli lalu diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata pada yang ditengahi Malaysia selaku pemimpin ASEAN. Sebelumnya kedua negara saling serang menggunakan artileri, pesawat tempur, dan senjata lain.
Perang tersebut menewaskan sedikitnya 38 orang dari kedua pihak.
Meski tak ada lagi serangan bersenjata, konflik belum sepenuhnya selesai. Warga Thailand dilaporkan menggangu penduduk Kamboja dengan menakut-nakuti mereka menggunakan penegeras suara raksasa.
Mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengeluhkan praktik tersebut kepada Thailand karena sangat mengganggu.
Dalam posting-an di Facebook, Hun Sen mengatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Kamboja telah mengajukan laporan ke PBB mengenai suara-suara yang intens dan bernada tinggi.
Hun Sen juga membagikan surat tertanggal 11 Oktober ditujukan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, itu.
Isinya menjelaskan apa yang disebutnya sebagai pelanggaran berat HAM melibatkan penggunaan suara-suara yang mengganggu sebagai bentuk intimidasi dan pelecehan psikologis di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja.
Komnas HAM Kamboja mengatakan telah menerima laporan dari pihak berwenang serta warga sipil terdampak di desa-desa sepanjang perbatasan. Disebutkan unit militer Thailand menyiarkan suara-suara hantu menyerupai ratapan melalui pengeras suara, diikuti oleh suara mesin pesawat sepanjang malam.
"Audio yang mengganggu dan berlangsung lama tersebut mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik, serta mengancam akan meningkatkan ketegangan antara negara-negara tetangga," bunyi pernyataan Komnas HAM Kamboja.
Putra Hun Sen, Hun Manet yang menjadi perdana menteri Kamboja pada 2023, juga mengunggah pernyataan dari menteri luar negeri negara tersebut yang mengangkat masalah itu dengan Malaysia.










