Keras! PM Australia Albanese Sebut Netanyahu Bohong soal Gaza

Keras! PM Australia Albanese Sebut Netanyahu Bohong soal Gaza

Terkini | inews | Selasa, 12 Agustus 2025 - 13:33
share

SYDNEY, iNews.id - Australia bersikap semakin keras kepada Israel. Hal itu ditunjukkan Perdana Menteri Anthony Albanese kepada mitranya dari Israel, Benjamin Netanyahu.

Dalam percakapan telepon kedua pemimpin yang berlangsung pada Kamis pekan lalu, Albanese mengatakan langsung kepada Netanyahu bahwa dia berbohong soal kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Albanese mengatakan kepada Netanyahu, sikap enggan pemerintahan negara Yahudi untuk mendengarkan negara-negara sekutu berkontribusi pada keputusan Australia mengakui negara Palestina.

"Dia kembali menegaskan kepada saya apa yang telah dia katakan di depan umum, yaitu menyangkal adanya dampak yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah," kata Albanese, kepada stasiun televisi pemerintah, ABC, Selasa (12/8/2025).

Dia dan Netanyahu melakukan percakapan telepon pada Kamis pekan lalu membahas isu Gaza.

Menurut Albanese, Australia telah mendapat komitmen dari Pemerintah Otoritas Palestina untuk mengakui sebagai negara dalam Sidang Umum PBB pada September mendatang. Salah satu isi komitmen tersebut adalah memastikan kelompok perlawanan Hamas tidak lagi terlibat dalam pemerintahan di masa mendatang.

Sikap Australia terhadap isu kemerdekaan Palestina berubah drastis, terutama setelah negara-negara lain, seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, lebih dulu mengumumkan akan mengakuinya.

Partai Buruh berhaluan kiri-tengah yang dipimpin Albanese sebelumnya mengambil sikap hati-hati dalam membuat keputusan. Mereka tak ingin memecah opini publik di Australia, yang memiliki kelompok minoritas Yahudi dan Muslim signifikan.

Namun, suasana hati publik berubah drastis setelah Israel memutuskan akan mencaplok Gaza, terlebih di tengah meningkatnya laporan kelaparan dan malnutrisi penduduknya.

Sementara itu negara tetangga, Selandia Baru, masih mempertimbangkan apakah akan mengakui negara Palestina pada bulan depan. Keputusan pemerintah tersebut menuai kritik tajam dari mantan perdana menteri Helen Clark.

"Ini adalah situasi sangat buruk, dan di sini, di Selandia Baru, entah bagaimana berdebat tentang beberapa poin penting, tentang apakah kita harus mengakui. Kita perlu menyuarakan perlunya menghentikan bencana ini," katanya Clark.

"Ini bukan Selandia Baru yang saya kenal," ujarnya, menegaskan.

Topik Menarik