PDIP Sentil Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 1998, Ingatkan Pidato BJ Habibie
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal tahun 1998. Bambang mengingatkan, Presiden ke-3 RI BJ Habibie saja mengakui adanya kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998.
"Waktu itu Presiden Habibie de jure (sah secara hukum) Presiden, statementnya apa? Ya silakan dibaca, saya nggak mau kontradiksikanlah, sampeyan baca, itu Presiden de jure, kan begitu," kata Bambang di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Diketahui, Presiden BJ Habibie sempat mengakui adanya insiden pemerkosaan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini disampaikan BJ Habibie dalam pidato 14 Agustus 1998 di DPR.
"Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan autentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa pun juga di bumi indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," demikian pernyataan BJ Habibie kala itu.
Bambang Pacul pun mempersilahkan Fadli menggunakan caranya dalam proyek penulisan ulang sejarah. Namun, dia mengingatkan soal adanya fakta yang harus diuji ketika tak sesuai.
"Nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta, kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh," ucapnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, penulisan sejarah tak terlepas dari subjektivitas. Apabila bersikukuh dengan keyakinan sendiri, dia menantang agar membuat versi sejarah masing-masing.
"Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja, just a simple as that, ya toh? Simple aja," ujar Bambang.
Sebelumnya, Fadli Zon memberikan penjelasan usai dikritik lantaran menyatakan tidak terdapat bukti pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998.
Dia mengatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah hanya menyebut angka. Laporan itu tanpa didukung data pendukung terkait nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pun pelaku.
"Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri," ujar Fadli dalam unggahan akun X @fadlizon, Senin (16/6/2025).
Fadli mengutuk sekaligus mengecam keras perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Dia menyebut pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998 tidak mengesampingkan penderitaan korban tragedi Mei 1998.
"Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," kata dia.
