Putin Singgung Nuklir saat Pidato Pelantikan sebagai Presiden

MOSKOW, iNews.id - Vladimir Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode kelima jabatannya, Selasa (7/5/2024). Dia akan berkuasa selama 6 tahun mendatang atau sampai 2030.

Dalam pidatonya kepada para elite politik di Istana Kremlin, Putin mengatakan pemerintahannya tidak menutup dialog dengan negara-negara Barat. Rusia semakin terisolasi setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Negara itu juga dijatuhi sanksi bertubi-tubi, termasuk langkah Amerika Serikat yang akan menyita aset Rusia di luar negeri.

Pria 71 tahun itu menegaskan, Rusia siap berdialog, namun negara-negara Barat harus menentukan pilihan sendiri mengenai cara berinteraksi dengan negaranya.

Pada kesempatan itu Putin juga menyinggung soal kesepakatan nuklir dengan AS yang di ambang keruntuhan. Menurut dia, perundingan mengenai stabilitas nuklir strategis dengan Barat juga mungkin dilakukan. Meski demikian, perundingan baru bisa digelar hanya dengan kesetaraan.

Lebih lanjut Putin juga mengajak masyarakat Rusia untuk menyatukan kekuatan menghadapi berbagai tantangan yang sulit ke depannya. Posisi Rusia saat ini tak menguntungkan karena mendapat tekanan dari negara Barat. 

Namun dia menegaskan dengan persatuan, Rusia akan bisa menghadapi semua tantangan ini.

“Kita adalah bangsa yang bersatu, hebat, dan bersama-sama kita akan mengatasi semua rintangan. Kita akan mewujudkan semua yang telah kita rencanakan. Bersama-sama kita akan menang,” kata Putin.

Putin, telah berkuasa di Rusia, baik sebagai presiden maupun perdana menteri, sejak 1999. Hasil kemenangan telak dalam Pilpres Rusia pada Maret lalu mengantarkannya kembali ke kursi presiden untuk kelima kali. Dia maju tanpa penantang sepadan karena tokoh oposisi utara, Alexy Navalny, ditahan kemudian meninggal.

Navalny meninggal mendadak saat menjalani hukuman di koloni penjara Arktik. Seorang pesaing Putin lainnya yang juga kritikus terkemuka dipenjara hingga terpaksa melarikan diri ke luar negeri.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menolak untuk mengakui hasil pilpres Rusia dengan alasan kecurangan. Negara-negara itu juga memboikot pelantikan Putin.

Kremlin membantah adanya kecurangan selama pilpres dengan menegaskan Putin kasih diinginkan sebagai besar rakyat Rusia untuk memimpin.