Mahfud MD soal Isu Kabinet Prabowo Berisi 40 Menteri: Kurang Bagus Lho

JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara ihwal isu rencana presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai keputusan itu kurang baik jika terealisasi.

"Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus lho. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macam lah," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Dia menilai jika setiap pemilu menteri terus bertambah akan menjadi hal buruk. Karena hanya dengan lima kali pemilu jumlah menteri di Indonesia terlalu banyak.

"Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai isu Prabowo membentuk kabinet berisi 40 menteri sebagai keputusan yang bagus. Menurutnya, pemerintahan yang akan datang perlu mengumpulkan banyak orang untuk mencapai target yang besar. 

"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya. 

Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"AHU (administrasi hukum umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.

Dia menilai wajar jika pemerintahan mendatang melakukan penyempurnaan tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada. 

"Konsekuensinya ya itu, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tutur Habiburokhman.