Geledah 5 Lokasi, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi terkait Pengadaan Rumah Dinas DPR
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di lima lokasi, termasuk ruang kerja Sekretariat Jenderal DPR pada Selasa (30/4/2024). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR.
"Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan salah satu ruangan yang digeledah yaitu ruang kerja Sekjen DPR," kata kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan, Kamis (2/5/2024).
Selain ruang kerja Sekjen DPR, empat lokasi lain yang digeledah sebelumnya adalah rumah dan kantor dari para tersangka kasus korupsi ini. Penggeledahan dilakukan di Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran, Jakarta.
Hasil penggeledahan ini membuahkan temuan penting, yaitu berbagai bukti yang diduga kuat terkait dengan kasus korupsi.
"Dari proses tersebut, kemudian ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali Fikri.
KPK akan segera melakukan analisis dan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ditemukan untuk memperkuat berkas perkara penyidikan.
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi kelengkapan rumah dinas DPR ditaksir merugikan negara puluhan miliar rupiah. Proyek itu bernilai sekitar Rp120 miliar.
Selain itu, ada tujuh orang yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tujuh orang itu adalah, Sekjen DPR, Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR, Hiphi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman dari swasta.
