MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin, Ini Pertimbangannya

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. MK membeberkan sejumlah pertimbangannya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan KPU bersama DPR telah melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Kemendagri dan Bawaslu membahas perubahan PKPU. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi partai politik yang mengusung paslon capres-cawapres menyetujui perubahan PKPU.

MK juga tidak menemukan adanya intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam verifikasi pendaftaran capres-cawapres.

Kemudian, MK tidak mendapatkan bukti pihak yang keberatan dari peserta Pilpres 2024 yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden Jokowi. MK menyatakan pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik.

MK juga tidak menemukan adanya kejanggalan dalam anggaran bansos. Sebab anggaran bansos diatur secara jelas mulai perencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Selain itu, MK menegaskan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan ada pelanggaran etik dalam pengambilan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa menjadi bukti yang cukup bahwa Presiden Jokowi melakukan tindakan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Diketahui, putusan MK Nomor 90 ini membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Akibat putusan ini, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran akhirnya dicopot dari Ketua MK oleh MKMK.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo.