10 Perwakilan RI di Afrika Kumpul di Cape Town, Ini yang Dibahas

CAPE TOWN, iNews.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Konsulat Jenderal RI (KJRI) Cape Town menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI. Rakor digelar pada Rabu-Jumat (27-29/3/2024) dihadiri oleh 10 perwakilan RI di kawasan Afrika, yaitu KBRI Abuja, Addis Ababa, Antananarivo, Dakar, Dares Salam, Harare, Maputo, Nairobi, Pretoria, serta KJRI Cape Town.

Kemlu RI dan perwakilan RI di luar negeri, termasuk di Afrika Selatan, terus melakukan penguatan dan peningkatan layanan. Pelayanan publik yang prima, berkualitas, prosedur jelas, cepat, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sudah menjadi tuntutan masyarakat sekaligus komitmen pemerintah. 

Di bidang lain, perlindungan WNI di luar negeri menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam 1 dekade terakhir. Dibutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dan terobosan guna memastikan perlindungan yang optimal kepada WNI, bahkan di ujung dunia sekalipun. Apalagi mobilitas migrasi WNI ke luar negeri semakin intensif dan tinggi.

Dalam sambutan pembukaan, Konsul Jenderal RI Cape Town, Tudiono menyambut baik dan mendukung penuh rakor yang dilaksanakan di kota tersebut.

Semangat peningkatan pelayanan publik membawa KJRI  Cape Town meraih penghargaan Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenpanRB pada 2023.

Tudiono mengatakan raker ini semakin meningkatkan kapasitas pelayanan dan pelindungan bagi WNI termasuk kepada ABK. KJRI Cape Town mendirikan Rumah Singgah ABK (Indonesian Seafarer Corner) di Cape Town pada 2018. 

Di bidang perlindungan, jumlah kasus di kawasan Afrika selama 2022-2023 yang ditangani perwakilan RI mencapai 208 atau 2,44 persen dari total kasus WNI di luar negeri. 

Sistem pelindungan WNI terus dibangun dan diperkuat, di antaranya membangun Sistem Pelindungan dan Pelayanan Terpadu bagi WNI di luar negeri yaitu Portal Peduli WNI dan aplikasi Safe Travel.

Selain itu menguatkan regulasi dan kebijakan inovatif seperti penunjukan Tim Hukum Pelindungan WNI yang kuat di negara yang menjadi konsentrasi WNI.

Direktur Konsuler Kemlu RI Simon D I Soekarno dalam sambutannya menyampaikan,  11 satker di Kemlu berhasil meraih predikat WBK dan 5 satker meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenpanRB.

Rakor di bidang pelayanan publik dan perlindungan WNI sangat tepat waktu mengingat perkembangan dunia yang sangat dinamis, tantangan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian global. Situasi tersebut memerlukan koordinasi yang baik dan penguatan kapasitas penyelenggara layanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rakor antara lain menyepakati perlunya penyusunan rencana kontinjensi terpadu kawasan Afrika, terutama terkait situasi krisis yang mengancam keselamatan WNI di luar negeri. Perwakilan yang sudah memiliki rencana kontijensi, disepakati untuk melakukan pemutakhiran sesuai situasi terkini. 

Di bidang pelayanan publik, disepakati pentingnya melakukan akselerasi atas transformasi digital pada pelayanan publik yang sedang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan RI untuk muwujudkan pelayanan publik yang prima.

Selain itu disepakati untuk melakukan bimbingan teknis pelayanan publik secara rutin, baik pertemuan langsung maupun daring untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan di perwakilan.