Kemenhaj Ingatkan Pelayanan Humanis ke Petugas Haji 2027, Prioritaskan Lansia dan Risti
IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus mematangkan kesiapan PPIH Tahun 1448 H/2027 M melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang digelar secara daring pada Minggu (22/11/2026).
Dalam sesi pembekalan tersebut, Direktur Bina Jamaah Haji Reguler Kemenhaj, Afief Mundzir, menekankan pentingnya paradigma baru pelayanan yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada keselamatan jamaah (hifz al-nafs).
Afief memaparkan, operasional haji Indonesia merupakan pergerakan massa terbesar yang melayani lebih dari 200.000 jamaah dalam 527 kloter.
Dampak dari masa tunggu yang mencapai puluhan tahun membuat profil demografi jamaah didominasi oleh kelompok rentan, yakni 20 hingga 30 persen jamaah lanjut usia (lansia di atas 65 tahun) atau sekitar 45.000 hingga 65.000 orang, serta 60 hingga 75 persen jamaah berisiko tinggi (risti) medis dengan penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.
Selain itu, mayoritas jamaah berasal dari wilayah pedesaan dan baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada petugas.
“Pelayanan kita kini menuntut pendekatan yang adaptif, bukan tekstual yang kaku, demi mewujudkan Tri Sukses Haji yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi, dan Sukses Peradaban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Mengambil keringanan syariat (rukhsah) seperti skema Mabit Murur, Tanazul, dan Badal bukanlah pengurangan kualitas ibadah, melainkan wujud ketaatan syariat tertinggi demi menjaga keselamatan jiwa ratusan ribu jamaah,” tegas Afief Mundzir dalam paparannya.
Untuk melindungi stamina jamaah sebelum puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Afief menjelaskan adanya pembaruan nomenklatur dalam Standar Kurikulum Manasik Haji Nasional (SKMHN). Istilah “Salat Arba'in di Madinah” kini disesuaikan menjadi “Salat 5 Waktu di Masjid Nabawi” guna mencegah jamaah lansia dan risti memaksakan diri mengejar target 40 waktu secara beruntun yang berisiko menguras fisik secara kronis.
Begitu pula istilah “Mina Jadid” yang disesuaikan menjadi “Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 Mina” agar selaras dengan tata ruang dan zonasi resmi pemerintah sehingga tidak memicu kebingungan jemaah di lapangan.
Selain edukasi pembatasan umrah sunnah berulang kali pada fase Pra-Armuzna, jajaran petugas juga dibekali pemahaman mendalam mengenai skema mitigasi puncak haji. Skema tersebut mencakup penjaminan wukuf dan fasilitasi badal haji di Arafah bagi jamaah sakit berat atau uzur syar’i, penerapan Mabit Murur di Muzdalifah di mana jamaah prioritas melintas di dalam bus tanpa turun untuk menghindari penumpukan dan kelelahan ekstrem, serta penerapan skema Tanazul dan Badal Lontar Jumrah di Mina.
“Prioritas utama petugas adalah Khidmatul Hujjaj atau melayani jamaah. Mengurus kemaslahatan umat memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dan didahulukan daripada kesempurnaan atribut personal. Jangan biarkan keraguan mengenai kesempurnaan ritual pribadi menghambat tugas darurat menyelamatkan nyawa dan membimbing jemaah lansia di lapangan,” ujar Afief.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bina Jemaah Haji Reguler juga meluruskan dilema fikih yang kerap dihadapi petugas terkait penggunaan seragam dinas dibandingkan kain ihram.
Afief menegaskan bahwa mengenakan pakaian tidak berjahit adalah Wajib Haji, bukan Rukun Haji, sehingga petugas yang diwajibkan mengenakan seragam dinas lengkap demi kecepatan mobilisasi, perlindungan fisik, dan kemudahan identifikasi tetap sah ibadah hajinya.
Konsekuensi fikih atas pelanggaran wajib haji karena uzur tugas tersebut diselesaikan secara syariat melalui pilihan dam atau fidyah, yakni menyembelih satu ekor kambing, memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa selama tiga hari.
Menutup arahannya, Afief menginstruksikan seluruh calon petugas PPIH Arab Saudi 1448 H/2027 M untuk menjaga kesatuan visi dan komando di bawah regulasi resmi Kemenhaj RI.
“Petugas dilarang keras memberikan fatwa atau arahan pribadi yang bertentangan dengan ijtihad kolektif pemerintah seperti mengajak mabit di luar zonasi atau menyalurkan dam di luar jalur resmi serta wajib menghadirkan komunikasi yang menyejukkan agar jamaah merasa aman dan tenang dalam beribadah,” kata dia. (Febrina Ratna Iskana)









