Ekspose Makar di Kasus Penyadapan Presiden dengan Kejagung Ditunda Pekan Depan

Ekspose Makar di Kasus Penyadapan Presiden dengan Kejagung Ditunda Pekan Depan

Terkini | idxchannel | Jum'at, 20 November 2026 - 10:30
share

IDXChannel—Polri menyatakan bahwa kegiatan ekspose kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak jadi dilaksanakan pada hari ini (20/11/2026) atau ditunda. 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut kegiatan ekspose tersebut dijadwalkan bakal berlangsung pada pekan depan. 

"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Susatyo saat dikonfirmasi IMG, Jumat (20/11/2026). 

Ekspose dengan Kejagung dilaksanakan usai pihak Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini, Kamis, 19 November 2026. 

Dalam gelar perkara itu, kata Susatyo, ada tiga fokus yang didalami oleh penyidik. Yakni, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan dimulai dari persiapan. Dan ketiga, permulaan perbuatan dugaan makar tersebut. 

"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami dalam mengumpulkan barang bukti," ujar Susatyo. 

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa, 17 November 2026. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.  

Selain presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. 

(Nadya Kurnia)

Topik Menarik