Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

Komisi III DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

Terkini | idxchannel | Rabu, 18 November 2026 - 15:02
share

IDXChannel - Komisi III DPR RI menyepakati untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan di dalam Rapat Paripurna.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat tersebut.

"Setuju," jawab peserta rapat sambil bertepuk tangan.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman melaporkan, pihaknya telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU itu.

"DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," kata Habiburokhman saat rapat.

Habiburokhman berkata, pihaknya terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU.

"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ucap Habiburokhman.

Adapun pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai betikut:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap—dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.


7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan asetnya.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Topik Menarik