Kecelakaan Truk Kerap Terjadi, Dewan Penasihat MTI Soroti Gaji Bulanan Sopir Hanya Rp1 Juta

Kecelakaan Truk Kerap Terjadi, Dewan Penasihat MTI Soroti Gaji Bulanan Sopir Hanya Rp1 Juta

Terkini | idxchannel | Senin, 16 November 2026 - 15:00
share

IDXChannel—Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti rendahnya gaji sopir truk di tengah rentetan kecelakaan lalu lintas yang belakangan terjadi dan merenggut korban jiwa.

Djoko mengungkapkan penghasilan bulanan pengemudi angkutan umum dan barang di Indonesia masih relatif rendah, yakni berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor transportasi.

Padahal, pengemudi memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan beban dan risiko tinggi.

"Kondisi ini semakin pelik karena penghasilan bulanan pengemudi yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp4 juta, masih jauh di bawah standar upah minimum daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).

Djoko menyebut, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum, rata-rata usia pengemudi berada pada rentang 40–55 tahun. Di samping itu, masih banyak pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki.

Biaya pendidikan dan pelatihan selama ini umumnya dibebankan kepada perusahaan karena dinilai terlalu berat apabila harus ditanggung sendiri oleh pengemudi. Sementara itu, minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi membuat pemahaman pengemudi terhadap pentingnya pelatihan masih rendah.

Djoko menilai persoalan kompetensi dan kesejahteraan pengemudi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab perusahaan angkutan. Perusahaan seharusnya tidak hanya menuntut pengemudi menjalankan kendaraan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kemampuan teknis, pelatihan, serta kondisi kerja yang mendukung keselamatan.

"Banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan golongan SIM mereka dan mendapatkan SIM tersebut tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)," tambah Djoko.

Di sisi lain, persoalan keselamatan angkutan barang juga berkaitan dengan kondisi armada. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026, masih ditemukan sejumlah truk pengangkut semen, seperti jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer, yang tidak menjalani uji berkala atau KIR serta kurang mendapatkan perawatan rutin.

Keterbatasan sumber daya manusia perusahaan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) turut menjadi persoalan. Sebagian pengemudi, operator, hingga mekanik disebut masih belum memahami secara memadai fungsi dan perawatan sistem pengereman serta komponen teknis kendaraan.

Kondisi tersebut membuat penanganan kecelakaan angkutan barang tidak seharusnya hanya berfokus pada kesalahan pengemudi. Terlebih, dalam sejumlah kecelakaan yang melibatkan truk, persoalan rem blong kerap menjadi perhatian.

Djoko mengingatkan kepolisian agar tidak tergesa-gesa menetapkan sopir sebagai tersangka sebelum melakukan investigasi secara menyeluruh. Penyelidikan perlu mencakup kondisi teknis kendaraan, riwayat perawatan, kepatuhan terhadap uji KIR, hingga tanggung jawab perusahaan pemilik armada.

Menurut dia, pengemudi pada dasarnya menjalankan pekerjaan berdasarkan penugasan perusahaan. Karena itu, apabila kecelakaan berkaitan dengan kendaraan yang tidak laik jalan atau kelalaian perawatan, tanggung jawab manajemen dan pemilik angkutan juga harus ditelusuri.

(Nadya Kurnia)

Topik Menarik