Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Analis: Redakan Gejolak Politik, Belum Pulihkan Kepercayaan Pasar

IDXChannel - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden dinilai meredakan ketidakpastian politik jangka pendek di Indonesia.

Namun, langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor, terutama setelah rupiah justru mencetak rekor terendah meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat tajam kemarin.

Analis Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai, dalam riset pada 13 November 2026, pengunduran diri Gibran dapat menghindarkan Indonesia dari proses pemakzulan (impeachment) berkepanjangan yang berpotensi berlangsung selama berbulan-bulan dan memicu demonstrasi.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan beberapa jam sebelum DPR dijadwalkan mengajukan hak menyatakan pendapat terkait kelayakan Gibran menjabat sebagai wakil presiden.

Usulan tersebut ditandatangani lebih dari 120 anggota DPR dan didukung seluruh fraksi. Persoalan ini bermula dari gugatan hukum terhadap dokumen pendidikan Gibran.

Namun, sidang paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan.

Menurut Rully, pengunduran diri Gibran memang menghindarkan Indonesia dari rangkaian proses pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.

Meski demikian, ketidakpastian politik belum sepenuhnya berakhir karena proses penentuan wakil presiden pengganti juga akan menguji soliditas koalisi pemerintahan.

"Pengunduran diri Gibran tidak menghilangkan ketidakpastian politik, karena proses suksesi juga akan menguji soliditas koalisi," tulis Rully.

Dari sisi ekonomi, Rully memperkirakan dampak langsung pergantian wakil presiden relatif terbatas.

Pasalnya, wakil presiden tidak memiliki kewenangan langsung dalam kebijakan fiskal maupun moneter, sementara jajaran tim ekonomi pemerintahan masih tetap bertahan.

IHSG Menguat, Rupiah Justru Cetak Rekor Terendah

Respons pasar keuangan terhadap perkembangan politik tersebut menunjukkan sinyal yang berbeda antara pasar saham dan nilai tukar.

Pada perdagangan Kamis (12/11/2026), IHSG melonjak 2,66 persen ke level 5.250,90 dan ditutup di posisi tertinggi harian. Nilai transaksi mencapai Rp11,6 triliun, sementara indeks LQ45 menguat lebih tinggi, yakni 3,12 persen.

Penguatan tersebut menjadikan IHSG satu-satunya indeks saham utama di Asia yang mencatat kenaikan pada hari itu.

Menurut Rully, reli pasar saham konsisten dengan berkurangnya ketidakpastian politik dalam jangka pendek.

Menariknya, penguatan IHSG terjadi di tengah konfirmasi MSCI mengenai penghapusan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dari indeks MSCI Global Standard. BRMS turun kasta ke MSCI Small Cap, sementara BRPT didepak sepenuhnya.

Namun, sentimen positif di pasar saham tidak tercermin di pasar valuta asing. Rupiah justru ditutup di level Rp18.225 per USD, sekaligus mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah, meskipun Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi.

Rully menilai perbedaan arah tersebut menjadi petunjuk bahwa persoalan kepercayaan investor terhadap Indonesia lebih dalam daripada sekadar sentimen politik maupun pergerakan dolar AS.

Dia membandingkan respons pasar kali ini dengan gejolak pada Agustus 2025 dan pergantian menteri keuangan pada September 2025.

Dalam dua peristiwa tersebut, pasar saham dan rupiah sama-sama melemah pada hari perdagangan pertama setelah perkembangan politik terjadi.

Kali ini, meredanya ketidakpastian politik justru mendorong IHSG menguat, sementara rupiah terus tertekan.

Menurut Rully, rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia sejak akhir September 2026, ketika sebagian besar mata uang negara lain di kawasan justru menguat.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan kepercayaan domestik, terutama terkait arus keluar dana asing akibat persoalan MSCI, menyusutnya bantalan eksternal, serta kredibilitas institusi.

Suksesi Wapres Jadi Ujian Kepercayaan Investor

Ke depan, Rully menilai sosok pengganti Gibran akan lebih menentukan persepsi investor dibandingkan pengunduran dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, proses pemilihan diperkirakan berlangsung paling lambat sekitar pertengahan Januari 2027.

Presiden nantinya mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, setidaknya 14 hari sebelum sidang pemilihan digelar.

Rully menilai calon pengganti yang mampu memperkuat stabilitas koalisi, kredibilitas institusi, dan koordinasi kebijakan akan lebih konstruktif bagi kepercayaan investor.

Sebaliknya, apabila pemilihan lebih didominasi pertimbangan posisi politik menjelang Pemilu 2029, manfaat dari meredanya ketidakpastian politik berpotensi terbatas.

Mirae Asset pun belum mengubah proyeksi makroekonomi Indonesia dan tidak melihat pengunduran diri Gibran sebagai pemicu langsung perubahan peringkat kredit.

Kendati demikian, proses suksesi yang berjalan mulus dinilai penting untuk menjaga persepsi investor terhadap kekuatan institusi Indonesia, terlebih ketika dua lembaga pemeringkat masih memberikan outlook negatif.

“Pandangan kami: ketidakpastian politik mereda, bukan pemulihan kepercayaan,” tulis Rully.

Di sisi kebijakan moneter, Rully memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen pada rapat 17-18 November 2026. Namun, BI diperkirakan tetap mempertahankan kecenderungan kebijakan yang ketat untuk merespons tekanan rupiah yang masih berlanjut.

Mirae Asset Sekuritas tetap selektif terhadap saham dan berhati-hati terhadap rupiah. Investor juga perlu mencermati perkembangan nominasi wakil presiden, pergerakan credit default swap (CDS), serta arus dana asing sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap Indonesia. (Aldo Fernando)