Menhub Respons Pembatalan Impor KRL Bekas, Minta KAI Perhatikan Industri Lokal

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang membatalkan rencana impor 23 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Dudy mengatakan, keputusan pengadaan armada KRL selanjutnya diserahkan kepada KAI dengan mempertimbangkan aspek bisnis, keselamatan penumpang, serta kepentingan industri dalam negeri.

"Saya belum, belum apa, belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian apa, eh tidak jadi," kata Dudy kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia mengaku ingin mengetahui lebih lanjut pertimbangan KAI di balik pembatalan rencana impor tersebut. Menurutnya, pengadaan armada kereta harus mengutamakan kualitas dan memenuhi standar keselamatan.

"Nah saya pengin tahu makanya, apakah tidak tidak mengimpor bekas itu seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat di media, Dirut KAI menyampaikan bahwa menjadi pertimbangan untuk menggunakan produk INKA ya, memajukan industri dalam negeri. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," ujarnya.

Dudy menegaskan, keputusan pengadaan merupakan kewenangan KAI. Meski demikian, perseroan juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri perkeretaapian nasional. Karena itu, pertimbangan pengadaan perlu dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan," katanya.

Lebih lanjut, Dudy mengungkapkan masih terdapat kebutuhan pengadaan delapan rangkaian KRL yang belum diselesaikan dari rencana pengadaan sebelumnya. Dia menyebut, dari total rencana pengadaan sekitar 30 rangkaian sejak 2018, sebagian di antaranya berasal dari China dan produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

"Setahu saya itu yang dari 2018 kalau enggak salah, itu kan mestinya ada pengadaan sekitar kalau saya tidak salah tuh 30 ya. Kalau saya tidak salah ya, tapi nanti-nanti mungkin kalau ini bisa ke kantor ya. Di mana dari sejumlah itu ada 11 yang dari China, kemudian ada juga yang produk INKA, dan masih ada 8 yang belum diselesaikan," tuturnya.

Menurut Dudy, pemenuhan delapan rangkaian tersebut perlu segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan KRL terus meningkat.

"Iya, harapannya. Kan masyarakat membutuhkan sekali kereta itu, ya," katanya.

Dia meminta KAI mempertimbangkan opsi pengadaan yang paling cepat dan sesuai kebutuhan operasional. Selain itu, armada yang disediakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kereta bagi masyarakat.

"Ya KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan dengan kereta-kereta yang baik, yang bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memastikan perseroan membatalkan rencana impor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang.

"Kita enggak impor bekas," ujar Bobby kepada awak media usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, KAI berencana mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang mulai akhir 2026 untuk memenuhi kebutuhan armada di wilayah Jabodetabek. Rencana tersebut muncul di tengah jumlah penumpang yang mencapai 1,1 juta orang per hari, sementara sejumlah armada KRL telah berusia lebih dari 40 tahun dan perlu diremajakan.

Bobby menegaskan pengadaan kereta untuk masyarakat ke depan akan mengutamakan armada baru.

"Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," kata Bobby.

Sebagai alternatif, KAI akan mengandalkan pemenuhan kebutuhan armada dari produksi dalam negeri, termasuk melalui INKA. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap industri perkeretaapian nasional.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," katanya.

(Shifa Nurhaliza Putri)