Dua Tahun Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Ungkap Data Realisasinya

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan, Program 3 Juta Rumah mencatatkan capaian signifikan selama dua tahun terakhir. Langkah percepatan penyediaan hunian ini dipastikan berjalan sesuai dengan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Berdasarkan data hingga 15 Oktober 2026, total realisasi pembangunan serta peningkatan kualitas rumah telah menyentuh angka 1.790.081 unit. Akumulasi tersebut mencakup pembangunan 1.103.918 unit rumah baru serta perbaikan atau peningkatan kualitas sebanyak 686.163 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dinamika pelaksanaan program selama dua tahun ke belakang menuntut ketahanan kerja, pengorbanan, dan kesungguhan komitmen demi menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

“Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, tetapi ada doa, keringat, perjuangan, dan pengorbanan seluruh pegawai Kementerian PKP. Kita bekerja dengan target yang sangat besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus bekerja dan berkontribusi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (25/10/2026).

Penyediaan hunian nasional digerakkan melalui dua skema utama, yakni jalur anggaran belanja internal (APBN Kementerian PKP) dan jalur non-APBN Kementerian PKP yang merangkul kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, sektor perbankan, asosiasi pengembang, hingga mitra strategis lainnya.

Instrumen program berbasis APBN Kementerian PKP diwujudkan melalui Program Bedah Rumah, pendirian rumah susun dan rumah khusus, penanganan kawasan permukiman kumuh, hingga penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Di sisi lain, ekosistem pembiayaan di luar APBN Kementerian PKP ditopang oleh alokasi anggaran lintas kementerian/lembaga dan APBD, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dari jalur APBN Kementerian PKP, kinerja fisik tercatat sebanyak 62.579 unit pada 2025 dan melonjak menjadi 236.300 unit pada 2026. Sementara itu, jalur non-APBN Kementerian PKP berhasil merealisasikan 789.831 unit pada 2025bserta 701.371 unit sepanjang 2026.

Terkait penyerapan fiskal, realisasi belanja APBN Kementerian PKP per 23 Oktober 2026 telah menyentuh 68,83 persen di luar alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Apabila memperhitungkan suntikan ABT untuk pengadaan hunian tetap (huntap), serapan anggaran berada pada posisi 58,33 persen.

Penguatan akses perumahan juga dipacu melalui instrumen pembiayaan terjangkau. Sepanjang periode pelaporan terkini, penyaluran rumah bersubsidi melalui skema FLPP telah menjangkau 187.259 unit. 

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera serta jajaran perbankan mitra atas kelancaran penyaluran tersebut, dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tercatat sebagai penyalur terbesar.

Realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp28,164 triliun, yang terbagi ke dalam dukungan sisi pasokan senilai Rp9,5 triliun dan sisi permintaan sebesar Rp18,6 triliun. Fasilitas ini dirancang untuk memperkuat modal kerja para pengembang perumahan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses permodalan untuk mendirikan, membeli, maupun merenovasi tempat tinggal.

Maruarar mencontohkan eskalasi masif pada Program Bedah Rumah sebagai bukti lompatan kinerja sektor perumahan. Pada 2025, target penanganan dipatok sebanyak 45.000 unit, kemudian melesat drastis menjadi 400.000 unit pada 2026.

Lonjakan kuota tersebut dinilai menuntut pematangan kesiapan eksekusi lapangan, pengawasan berlapis, serta koordinasi terpadu agar bantuan tepat sasaran.

Pada ranah pembiayaan bersubsidi, capaian FLPP pada 2025 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah program sejak digulirkan pada 2010 dengan menembus 278.868 unit rumah. Melanjutkan tren positif tersebut, pemerintah mematok target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi FLPP pada 2026.

Perluasan akses permodalan juga terus digenjot melalui skema KPP untuk menyokong mobilitas warga dan pelaku usaha di sektor konstruksi permukiman.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi MBR, Kementerian PKP memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk mempercepat penyediaan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat rentan yang belum mengantongi bukti kepemilikan sah sesuai regulasi.

Menghadapi perluasan target dan besarnya ekspektasi publik, Maruarar mengingatkan seluruh jajarannya untuk memegang teguh prinsip integritas dan akuntabilitas. Menurutnya, lonjakan capaian fisik wajib berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih agar seluruh program hunian layak huni memberikan dampak riil bagi kesejahteraan masyarakat.

“Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP juga besar. Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)