Menkeu Inggris Ajak Negara Ekonomi Besar Kendalikan Utang Pemerintah
IDXChannel - Menteri Keuangan Inggris John Healey akan mengingatkan pentingnya disiplin anggaran dan peningkatan ketahanan terhadap guncangan geopolitik saat bertemu dengan para mitranya dari negara lain dalam kunjungan pertamanya ke pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.
"Saya akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menjaga kelancaran perdagangan, mendukung keluarga dan dunia usaha, serta memperkuat perekonomian Inggris agar lebih tangguh," kata Healey dalam pernyataan yang dirilis kantornya dilansir Reuters, Senin (12/10/2026).
Healey akan menegaskan bahwa negara-negara ekonomi besar perlu memiliki rencana yang kredibel untuk mengendalikan pinjaman pemerintah. Pernyataan ini menyusul seruan serupa yang disampaikan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Gubernur Bank of England Andrew Bailey pekan lalu.
IMF dan Bank Dunia menggelar pertemuan tahunan pekan ini di Bangkok. Para menteri keuangan dan kepala bank sentral akan membahas dampak perang yang meluas di Timur Tengah serta pengaruhnya terhadap harga energi dan inflasi.
Healey juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan Ukraina Sergii Marchenko dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas ketahanan ekonomi.
Pekan lalu, biaya pinjaman pemerintah di negara-negara ekonomi besar mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade.
Healey kembali menegaskan komitmennya untuk menerapkan "disiplin fiskal" dalam penyampaian anggaran tahunan pertamanya pada 28 Oktober. Ia perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan rencana penurunan pinjaman pemerintah tetap berjalan sesuai target, di tengah meningkatnya biaya bunga utang serta keinginan untuk meningkatkan belanja pertahanan dan menekan biaya energi.
Namun, Institute for Fiscal Studies di Inggris memperkirakan itu artinya Healey perlu menaikkan pajak sebesar 36 miliar poundsterling dengan kenaikan tarif utama pajak penghasilan sebesar 3 poin persentase, jika ingin sepenuhnya mengimbangi dampak inflasi yang menggerus anggaran pemerintah sekaligus membiayai tambahan belanja pertahanan.
(NIA DEVIYANA)
