Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Diluncurkan Oktober 2026
IDXChannel - Pemerintah terus mengebut kebijakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dalam rangka meningkatkan akurasi penerima manfaat. Kebijakan ini ditargetkan dapat diluncurkan pada Oktober 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus, Luhut Pandjaitan menargetkan kebijakan digitalisasi bansos dapat mencapai 80 persen pada bulan depan. Dengan begitu, sebagian besar sistem sudah siap.
"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out (diluncurkan). Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam digitalisasi bansos adalah persoalan data penerima berdasarkan desil. Namun begitu, dia optimistis persoalan tersebut dapat terus dikurangi melalui koordinasi antarpihak.
"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," tuturnya..
Selain percepatan digitalisasi bansos, pemerintah juga rencananya akan membuat Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Gernas Perlinsos) untuk memperkuat pengawasan dan ketepatan penyaluran bantuan. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi masalah, misalnya ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Luhut juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Dengan skema tersebut, pemerintah ke depan tidak lagi memberikan subsidi melalui produk, melainkan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Dia menyebut sekitar 50 juta masyarakat miskin dipastikan menjadi penerima bantuan.
"50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah," ucapnya.
Luhut menilai digitalisasi bansos juga dapat menciptakan mekanisme pasar yang lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan penerima bantuan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dalam penyaluran bansos diharapkan dapat ditekan.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua berbasis dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
