Perbaiki Data Desil Tak Sesuai, Komisi X DPR Beri BPS Target Maksimal 2 Minggu
IDXChannel—Komisi X DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses perbaikan data desil masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. BPS diminta sudah menuntaskan perbaikan tersebut paling lama dua pekan.
"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani, usai rapat dengan BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, polemik data desil yang tak sesuai ini sangat penting untuk segera diperbaiki, mengingat data desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai bantuan dan program pemerintah.
Komisi X menekankan agar BPS segera melakukan pemutakhiran data desil. Selain itu, BPS juga diminta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sumber data yang digunakan dalam menentukan desil.
Komdigi Minta Masyarakat Lebih Cermat Sikapi Video Unjuk Rasa yang Diunggah Ulang di Medsos
“Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data, yang kedua BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Lalu, ketika masyarakat ingin melakukan sanggah desil atau memperbaiki desil yang hari ini tidak sesuai dengan kondisi aslinya, Komisi X menekankan bahwa BPS memberikan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena data desil berkaitan dengan banyak kebutuhan masyarakat.
Dia menilai, percepatan perbaikan desil diperlukan karena dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Dia mencontohkan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan bisa kehilangan haknya karena tercatat dalam desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Lalu menegaskan persoalan desil juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap program pendidikan, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Termasuk bagi masyarakat kita yang hari ini membutuhkan beasiswa Program Indonesia Pintar Dikti atau yang kita kenal dengan KIP Kuliah. Tadi juga sudah disinggung dan BPS memiliki komitmen untuk segera melakukan pemutakhiran data,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)










