Sensus Ekonomi Berlaku hingga 15 September, Pramono Minta Warga Tak Menutup Diri

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta warga Ibu Kota untuk terbuka dan membantu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 15 September 2026.

Hal itu disampaikan Pramono setelah bertemu dengan BPS di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026). Pramono menyebutkan, dirinya telah memberikan jawaban sesuai kondisi riil kepada petugas sensus.

"Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus yang dilakukan kali ini. Saya sudah menjawab secara apa adanya," kata Pramono.

Pramono turut mengajak masyarakat Jakarta untuk membantu petugas BPS dalam menjalankan tugas pendataan. Dia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan tugas konstitusional. Menurutnya, masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri," ujarnya.

Pramono memastikan, data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi di Jakarta.

"Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan, misalnya, perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Zulkipli menyampaikan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta masih terus dilakukan hingga 15 September mendatang. 

BPS akan kembali mendatangi perusahaan atau pelaku usaha yang sebelumnya belum berhasil ditemui.

"Jadi sebenarnya kami sudah melakukan dari prelist yang ada itu sebesar 111 persen untuk kondisi DKI. Namun demikian, dari 111 persen itu masih ada beberapa yang tidak kami temukan," ujar dia.

Selain itu, masih ada sejumlah data yang perlu ditelusuri, termasuk dokumen yang berada di tempat usaha yang belum ditemukan petugas.

Dia menambahkan, BPS akan memanfaatkan waktu hingga 15 September untuk kembali mendatangi perusahaan yang belum terdata maupun yang belum berhasil ditemuan dalam daftar awal.

"Jadi kita harapkan bahwa masa yang sekarang ini, waktu-waktu yang sampai dengan tanggal 15 September nanti, kami akan mendapatkan kembali, mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu, serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam prelist kami," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)