Kemenkeu Klarifikasi Anggaran BPS Rp7 Triliun: Pagu Operasional Keseluruhan, Bukan Hanya DTSEN

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman pemberitaan terkait alokasi dana Badan Pusat Statistik (BPS).

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu menegaskan, angka mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung seluruh program kerja BPS, dan bukan alokasi khusus bagi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Sensus Ekonomi semata.

Penjelasan tersebut disebarkan Kemenkeu merespons maraknya respons publik mengenai besaran anggaran perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang telah dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya.

"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (27/8/2026).

Klarifikasi dari Kemenkeu ini berakar dari penyataan Purbaya usai menanggapi sorotan masyarakat terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil, seperti adanya pedagang kecil yang terdata di desil 9 dan 10.

Purbaya menyampaikan, pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan anggaran permohonan BPS.

"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.

Merespons pertanyaan awak media mengenai besaran dana yang dikucurkan serta wacana pembatasan BBM subsidi pertalite bagi desil 9 dan 10, Purbaya menjelaskan konteks pemutakhiran data dan skema penerapannya di lapangan.

"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya.

Terkait spekulasi pembatasan pertalite akan diberlakukan dalam kurun waktu dekat bagi kelompok desil atas, Purbaya menepis kepastian jadwal tersebut dan menggarisbawahi pentingnya kesiapan kondisi ekonomi warga.

"Kata siapa? Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap ya sudah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita, saya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case ya," ujarnya.

(Dhera Arizona)