Permudah Akses Penerima, Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 153 Kabupaten dan Kota

Permudah Akses Penerima, Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 153 Kabupaten dan Kota

Terkini | idxchannel | Jum'at, 14 Agustus 2026 - 16:44
share

IDXChannel—Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH, dan (BPNT atau Sembako). Telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi,” katanya. 

Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial. Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.

“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya. 

Presiden Prabowo menegaskan, masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.

“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” katanya. 

Digitalisasi, lanjut Presiden Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung. Keduanya menjadi gambaran nyata dampak program perlindungan sosial.

Salah satunya Susanah dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang. “Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” jelas Presiden Prabowo. 

Selain itu, hadir Margarelitha Rohi penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun ia masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.

“Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya,” kata Presiden Prabowo. 

Ia menekankan, kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” pungkas Presiden Prabowo.


(Nadya Kurnia)

Topik Menarik