CORE Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 di Kisaran 4,9–5,1 Persen
IDXChannel - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026 berada di kisaran 4,8–4,9 persen, sementara sepanjang tahun 2026 diperkirakan hanya mampu mencapai 4,9–5,1 persen.
Proyeksi ini cukup jauh di bawah ekspektasi target pertumbuhan pemerintah akibat besarnya hambatan dari eskalasi konflik geopolitik global serta tingginya ketidakpastian manajemen kebijakan domestik.
Memasuki paruh pertama tahun 2026, kondisi perekonomian domestik dihadapkan pada situasi yang jauh lebih menantang ketimbang periode serupa pada tahun lalu. Kendati tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat sempat mereda pada triwulan I 2026, lonjakan harga energi akibat konflik militer di Timur Tengah langsung menghantam biaya produksi dunia usaha nasional.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal mengatakan, bahwa laju perekonomian nasional pada paruh pertama tahun ini menghadapi rintangan yang jauh lebih berat ketimbang periode serupa tahun lalu. Menurutnya, kombinasi gejolak eksternal dan dinamika internal akan terus menahan laju ekspansi ekonomi hingga penghujung tahun 2026.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 4,8–4,9 persen dan secara keseluruhan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen. Dua angka prediksi ini berada jauh di bawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi pemerintah, seiring masih banyaknya kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan hingga semester II," kata Faisal dalam analisisnya, dikutip Minggu (2/8/2026).
Faktor utama yang mengubah arah perekonomian nasional adalah perang di Iran dan Selat Hormuz yang meletus sejak 28 Februari 2026. Dinamika konflik tersebut sempat melambungkan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US118 per barel pada akhir April 2026.
Meskipun sempat mereda hingga US70 per barel pada awal Juli, harga minyak kembali melonjak ke level US91 per barel di akhir Juli sebelum bergerak melandai di bawah US90 per barel.
"Perang di Iran yang sempat mengerek harga minyak ke level US118 per barel membuat beban subsidi energi dan biaya produksi industri manufaktur dalam negeri meningkat signifikan. Apalagi rata-rata harga minyak mentah sejak awal tahun masih berada di kisaran US85 per barel, terpaut US15 dari asumsi APBN 2026 yang sebesar US70 per barel, sehingga tekanan fiskal belum akan mereda," kata Faisal.
Tekanan perekonomian diperparah oleh dinamika internal sepanjang semester I 2026. Pemerintah pusat melakukan serangkaian perubahan kebijakan mendadak, mulai dari tata kelola komoditas strategis ekspor, pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga kendala implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KDMP).
Selain itu, gaya komunikasi dan arah kebijakan pemerintah yang berubah cepat turut menjadi perhatian serius tiga lembaga pemeringkat dunia, yaitu S&P Global, Fitch Ratings, dan Moody’s. Ketiganya kompak memberikan catatan khusus terkait isu transparansi tata kelola makroekonomi Indonesia, yang selaras dengan pandangan lembaga multinasional seperti IMF, World Bank, dan OECD yang memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 berada di rentang terbatas 4,7–5,0 persen.
Selain faktor eksternal, ketidakpastian manajemen kebijakan pemerintah pusat turut menurunkan kepercayaan investor di pasar keuangan domestik. Langkah perubahan kebijakan yang serba cepat tanpa komunikasi publik yang transparan bahkan mendapat perhatian khusus dari lembaga pemeringkat kredit internasional.
Di sektor moneter, Bank Indonesia (BI) merespons tekanan global dan domestik dengan mengubah haluan kebijakan secara drastis dari semula fokus mendorong pertumbuhan (pro-growth) menjadi menjaga stabilitas (pro-stability). Langkah ini diambil setelah nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 9 persen atau melemah Rp1.446 hanya dalam waktu lima bulan sejak awal Januari 2026, hingga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, rekor terlemah sejak risis Keuangan Asia 1997/1998.
Untuk menahan kejatuhan rupiah, BI mengambil tindakan agresif dengan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin hanya dalam tiga kali Rapat Dewan Gubernur (RDG) sepanjang Mei hingga Juni 2026, yang menjadi salah satu rekor kenaikan suku bunga tercepat dalam sejarah moneter Indonesia. Pada RDG edisi Juli 2026, BI akhirnya memilih untuk menahan BI-Rate di level 5,75 persen.
"BI secara agresif mengubah haluan kebijakannya dari sebelumnya pro-growth menjadi pro-stability, terlihat saat BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin hanya dalam tiga kali RDG sepanjang Mei–Juni. Langkah yang merupakan salah satu kenaikan terdepan dalam sejarah ini diambil setelah rupiah terdepresiasi hingga menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar AS," kata Faisal.
(Rahmat Fiansyah)
