Pendapatan Negara di APBN 2026 Diproyeksi Lampaui Target
IDXChannel - Pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 diproyeksikan tumbuh melesat, bahkan berpotensi di atas target yang telah ditetapkan semula.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengungkapkan, berdasarkan analisis semester kedua, total Pendapatan Negara tahun ini diperkirakan mampu menembus angka Rp3.208,1 triliun.
"Pendapatan Negara 2026 diprakirakan sebesar Rp3.208,1 triliun, atau 101,73 dari target APBN. Selain melampaui target, juga meningkat 16,02 dibanding realisasi 2025. Jika outlook terbukti, maka kinerja pendapatan terbilang cukup baik," kata Awalil dalam laporan risetnya, Senin (13/7/2026).
Awalil menambahkan, draf pertumbuhan penerimaan yang impresif sebesar 16,02 persen secara tahunan tersebut memperpanjang rekam jejak tren ekspansi Pendapatan Negara yang konsisten naik dalam dua dekade terakhir.
Sebagai catatan historis, rata-rata kenaikan penerimaan per tahun pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menyentuh angka 15,24 persen, sementara pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di level 7,03 persen per tahun.
Di sisi lain, pemerintah juga mengoptimalkan fungsi fiskal melalui akselerasi Belanja Negara demi mendorong roda perekonomian nasional. Total realisasi belanja sepanjang tahun 2026 diestimasi akan mencapai Rp3.942,4 triliun, atau setara dengan 102,95 persen dari pagu rencana awal yang dialokasikan.
Langkah ekspansif ini, kata Awalil, dinilai menjadi draf stimulus terbesar dalam sejarah keuangan domestik dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang.
"Belanja Negara 2026 diprakirakan Rp3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari rencana. Selain melebihi rencana, juga meningkat 14,76 persen dibanding realisasi 2025. Jika terjadi, merupakan kenaikan tertinggi 15 tahun ini," ujar Awalil.
Adapun Belanja Negara yang melonjak hingga 14,76 persen dibanding tahun 2025 ini merepresentasikan komitmen pemerintah dalam mendanai program-program prioritas secara masif. Angka ini tercatat melompat jauh jika disandingkan dengan tahun pertama era Presiden Prabowo yang kala itu hanya tumbuh di level 2,25 persen.
Akibat akselerasi Belanja Negara yang melampaui pertumbuhan Pendapatan Negara, angka defisit anggaran pada akhir tahun 2026 diproyeksikan melebar secara terukur ke posisi Rp734,3 triliun, atau setara dengan 2,85 persen dari Produk Domestik Buto (PDB).
Walau melebar dari rencana awal yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB), posisi defisit ini dinilai masih berada dalam batas aman karena berada di bawah ambang batas legal undang-undang sebesar 3 persen.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit tersebut, pemerintah menerapkan strategi penataan portofolio utang yang fleksibel. Adapun pemerintah memilih untuk mengurangi porsi penarikan utang domestik dan beralih memanfaatkan fasilitas pembiayaan internasional yang dinilai lebih efisien.
"Cukup menarik dicermati, Pemerintah memprakirakan pembiayaan utang melalui SBN (neto) justru lebih sedikit dari rencana semula menjadi Rp736,57 triliun dari rencana Rp799,53 triliun. Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun," pungkas Awalil.
(Rahmat Fiansyah)
