Pelemahan Rupiah Belum Berdampak Langsung ke Sistem Jasa Keuangan, Ini Penjelasan OJK
IDXChannel - Pelemahan nilai tukar rupiah dapat memicu peningkatan biaya produksi dan inflasi, akibat meningkatnya biaya barang impor, yang selanjutnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan," tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis Sabtu (27/6/2026).
Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan.
Pada April 2026, PDN berada pada level 1,63 persen dan posisi long, jauh.di bawah threshold sebesar 20 persen. Di tengah berbagai risiko yang berasal dari dinamika global tersebut, risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang masih di bawah 3 persen yaitu sebesar 2,17 persen.
Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga dan relatif stabil, dengan AL/DPK dan AL/NCD di atas threshold (10 persen dan 50 persen), juga dengan LDR yang baik sebesar 86,88 persen dan tetap terjaga di range 78 persen-92 persen.
"LCR perbankan tercatat sebesar 192,37 persen, masih jauh di atas threshold dan masih mencukupi untuk memenuhi likuditas jangka
pendek perbankan ke depan," katanya.
Namun demikian, pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut akan berpotensi berdampak pada debitur yang memiliki eksposur rentan terhadap pergerakan valuta asing yang pada gilirannya dapat menekan kemampuan bayar debitur
dan meningkatkan risiko kredit perbankan.
Dalam kondisi tersebut, perbankan perlu memastikan kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta ketahanan permodalan yang kuat. Per April 2026, rasio CKPN terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai.
Ketahanan permodalan perbankan juga tetap solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,97 persen. Menurut dia, untuk memastikan bahwa perbankan di Indonesia telah mengukur dan mengendalikan berbagai risiko yang ada, OJK secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan risiko dan meminta perbankan untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan risiko secara menyeluruh.
Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, OJK meningkatkan fokus kepada pengawasan individual bank. Selain itu, OJK juga secara berkala telah melaksanakan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah sebagai salah satu asumsi.
Berdasarkan hasil stress test tersebut, sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tekanan yang timbul dari pelemahan nilai tukar rupiah.
"Dibandingkan bank umum, dampak langsung pelemahan nilai tukar terhadap BPR relatif lebih terbatas karena model bisnis BPR pada dasarnya berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam mata uang rupiah serta melayani masyarakat dan UMKM di daerah," kata dia.
BPR juga tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sehingga tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar sebagaimana bank umum yang memiliki transaksi valas.
Namun demikian, BPR tetap berpotensi menghadapi dampak tidak langsung (indirect impact), antara lain menurunnya kemampuan bayar debitur UMKM yang bergantung pada bahan baku impor atau produk impor, meningkatnya biaya produksi dan operasional pelaku usaha kecil akibat kenaikan harga bahan baku impor, serta tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi kinerja usaha debitur BPR.
OJK senantiasa mendorong BPR untuk memperkuat ketahanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk volatilitas nilai tukar.
"BPR diminta meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar, terutama pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan impor atau memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global," ujar dia. Selain itu, BPR diminta untuk mengidentifikasi lebih dini terhadap debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk dengan menerapkan early warning system yang ketat.
Pada akhirnya, permodalan yang kuat menjadi bantalan utama dalam menghadapi peningkatan risiko. Oleh karena itu, BPR perlu memastikan tingkat permodalan dan pembentukan CKPN telah memadai.
Sebagai langkah preventif terhadap sentimen di media sosial, OJK senantiasa memantau dinamika pasar dan tren opini publik secara berkesinambungan.
(kunthi fahmar sandy)
