Komisi VI DPR Akan Panggil Pertamina, Waspadai Migrasi Konsumen dari Pertamax ke Pertalite
IDXChannel – Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
"Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," kata Adisatrya, dikutip Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari tekanan global yang masih berlangsung. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor yang membebani pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.
"Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian," ujarnya.
Meski demikian, Adisatrya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor usaha. Peningkatan biaya distribusi dinilai dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya membebani masyarakat sebagai konsumen.
"Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga," tuturnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi VI DPR akan terus mencermati dampak kebijakan tersebut terhadap dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Dia berharap kenaikan biaya operasional tidak sampai menggerus produktivitas pelaku usaha maupun memicu pengurangan tenaga kerja.
"Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja," tegasnya.
Komisi VI DPR berencana meminta penjelasan menyeluruh dari Pertamina, baik terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap kinerja perseroan maupun langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi di tengah potensi perubahan pola konsumsi masyarakat.
(Shifa Nurhaliza Putri)
