Risiko Ini Mengintai Jika Pemerintah Menahan Kenaikan Harga BBM Terlalu Lama
IDXChannel - Kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun, di balik itu ada risiko besar jika kebijakan tersebut dipertahankan terlalu lama.
Dosen dan peneliti ekonomi Universitas Jakarta Internasional (Uniji) Putri Sarah Olivia menyampaikan, sejak awal April 2026, harga minyak dunia kembali menembus kisaran USD115 per barel. Secara teori, kenaikan ini seharusnya mendorong harga BBM domestik ikut meningkat.
"Namun, pemerintah memilih menahan harga melalui skema subsidi dan kompensasi, sehingga masyarakat tetap menikmati harga yang relatif stabil," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (10/4/2026).
Olivia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi price smoothing, yakni meredam fluktuasi harga agar tidak langsung berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
"Dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak sosial. Namun, jika dilakukan terus-menerus, beban fiskal akan semakin berat," kata dia.
Menurut Olivia, selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM saat ini ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp15 ribu per liter atau lebih.
Akibatnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya bahkan telah mencapai ratusan triliun rupiah.
“Ini menimbulkan opportunity cost yang besar. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur menjadi terserap untuk menahan harga energi,” kata Olivia.
Lebih jauh, Olivia menjelaskan, kondisi ini juga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai fiscal illusion, di mana masyarakat merasakan harga energi yang murah, padahal biaya sebenarnya tetap harus dibayar melalui mekanisme fiskal, baik saat ini maupun di masa depan.
Selain membebani anggaran, risiko lain yang mengintai adalah potensi lonjakan harga yang lebih tajam di kemudian hari. Jika tekanan fiskal sudah tidak lagi mampu ditahan, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga secara signifikan dalam waktu singkat.
Dia melihat pengalaman negara lain menjadi pelajaran penting. Venezuela, misalnya, mempertahankan harga BBM sangat rendah selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengalami tekanan fiskal berat. Sementara itu, Mesir harus melakukan reformasi subsidi pada 2014 yang berujung pada kenaikan harga energi secara drastis.
Maka dari itu, kata Olivia, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola serupa. Menurutnya, kebijakan penahanan harga sebaiknya bersifat sementara dan disertai strategi transisi yang jelas.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah penyesuaian secara bertahap agar tidak menimbulkan shock besar bagi masyarakat. Transparansi terkait biaya energi juga dinilai penting agar publik memahami kondisi yang sebenarnya.
“Stabilnya harga BBM saat ini bukan berarti kita kebal terhadap gejolak global. Ini lebih kepada penundaan beban ekonomi. Cepat atau lambat, biaya tersebut tetap harus ditanggung,” kata dia.
(Dhera Arizona)
