BNBR Rights Issue 90 Miliar Saham Baru, Rasio Utang Diproyeksi Turun Signifikan
IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan hingga 90 miliar saham baru Seri E. Aksi korporasi ini berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan pemegang saham hingga maksimal 33,33 persen.
Manajemen BNBR dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Rabu (25/2/2026) menyatakan bahwa rencana rights issue tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Februari 2026.
Saham baru yang akan diterbitkan memiliki nilai nominal Rp12 per saham. Dana hasil PMHMETD akan digunakan untuk pembayaran kewajiban Perseroan dan anak usaha, sekaligus memperkuat modal kerja serta mendukung pengembangan bisnis. Salah satu fokus penggunaan dana adalah optimalisasi aset jalan tol yang dikelola PT Cimanggis Cibitung Tollways.
Manajemen menilai PMHMETD ini penting untuk memperbaiki struktur permodalan Perseroan, terutama setelah pengambilalihan sejumlah aset strategis. Dengan adanya aksi korporasi ini, kondisi keuangan BNBR diproyeksikan membaik secara signifikan.
“Setelah aksi ini, rasio pinjaman terhadap total aset diperkirakan turun dari 84,28 persen menjadi 67,9 persen, sementara rasio utang terhadap ekuitas akan menurun dari 536,02 persen menjadi 211,57 persen,” tulis manajemen BNBR dalam keterbukaan informasi tersebut, yang dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Meski berpotensi memperkuat neraca keuangan, rencana rights issue ini menjadi perhatian investor lantaran jumlah saham beredar akan meningkat secara signifikan. Perseroan mengingatkan bahwa pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimal 33,33 persen setelah aksi tersebut direalisasikan.
Adapun ketentuan final terkait harga pelaksanaan rights issue serta jumlah pasti saham yang akan diterbitkan masih menunggu penetapan dalam prospektus, setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
(Shifa Nurhaliza Putri)
