BPDP Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare di 2026

IDXChannel – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengejar target ambisius Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2026.

Ketua Dewan Pengawas BPDP, Dida Gardera, mengatakan otoritas akan melakukan langkah-langkah luar biasa guna memastikan target tahunan seluas 120.000 hektare dapat tercapai setelah pada tahun sebelumnya realisasi masih di bawah ekspektasi.

"Target kita setiap tahun 120.000 hektare. Nah, tahun lalu itu masih di bawah 120.000. Harapannya tahun ini bisa tercapai sesuai target,” ujar Dida saat ditemui usai Perjanjian Kerja Sama PSR Tiga Pihak Tahap I di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dida mengungkapkan, salah satu strategi utama untuk mempercepat realisasi adalah dengan menyederhanakan aturan yang selama ini dianggap menghambat proses pengajuan oleh para petani.

“Kita akan melakukan simplifikasi peraturannya, mengikuti prosedurnya. Nanti leading-nya dari teman-teman Kementerian Pertanian, lebih spesifik lagi di Ditjen Perkebunan," kata dia.

Pemerintah tetap mempertahankan nilai dana bantuan PSR sebesar Rp60 juta per hektare. Dida menilai angka tersebut cukup untuk mendukung petani selama masa transisi penanaman kembali. Dia juga mendorong petani untuk memanfaatkan lahan sawit yang sedang diremajakan dengan tanaman produktif lain agar tetap memiliki penghasilan.

"Per hektare itu Rp60 juta. Rp60 juta juga sudah cukup tinggi ya. Karena kan selama menunggu tanamannya tumbuh itu, sawitnya tumbuh, mereka kan bisa menanami komoditi lain kan. Yang kemarin kita sarankan kan padi, jagung gitu ya, itu kan bisa menghasilkan pendapatan juga," tuturnya.

Jika terdapat kendala teknis atau hambatan regulasi di lapangan, Dida memastikan permasalahan tersebut akan dibawa ke tingkat pusat melalui Satgas P2SW yang melibatkan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan.

Sebagai langkah nyata di awal 2026, BPDP telah menyelenggarakan acara penyaluran PSR Tiga Pihak Tahap I pada 29 Januari 2026.

Penyaluran ini melibatkan total luas lahan mencapai 5.682 hektare yang tersebar di 11 provinsi. Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan luasan terbesar, yakni mencapai 1.825,7 hektare.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan Tahap I meliputi, Lembaga Penyalur melibatkan 42 lembaga, terdiri dari 38 melalui jalur kedinasan dan 4 melalui jalur kemitraan.

BPDP bekerja sama dengan 10 bank penyalur untuk memperkuat akuntabilitas dan mempercepat realisasi pembiayaan dan dalam waktu dekat, BPDP menargetkan percepatan penyaluran untuk mencapai luasan 50.000 hektare melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

(NIA DEVIYANA)