Prabowo Akan Berikan 10 Persen Saham Freeport Indonesia untuk Masyarakat Papua
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua.
Hal itu diungkapkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) Velix Wanggai usai menghadiri pengarahan Kepala Daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
"Ada arahan dari Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bicarakan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," kata Velix kepada awak media usai acara.
Namun, Velix mengatakan bahwa rencana ini akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam pengarahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. "Ini masih masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Mendagri dan Menteri ESDM ya," tuturnya.
Diketahui sejak divestasi besar-besaran Freeport pada 2018 yang lalu, 51 persen saham resmi dikuasai oleh BUMN dan menjadikan Indonesia jadi pemilik mayoritas Freeport. Dari 51 persen saham tersebut, 10 persen di antaranya sudah disepakati oleh Kementerian BUMN untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua lewat BUMD.
Saat itu, disepakati jatah 10 persen saham Freeport akan dibagi lagi dengan rincian 7 persen saham dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, dan 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara, Gubernur Papua Mathius Fakhiri yang juga hadir dalam pengarahan oleh Presiden Prabowo itu menegaskan jika semua gubernur di tanah Papua akan berembuk secara internal terkait pembagian saham dan dividen PT Freeport.
Dia mengatakan hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport harusnya bisa dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua. Bukan hanya satu provinsi atau kabupaten tertentu saja.
"Divestasi kami akan membicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua," ujar Mathius.
Mathius pun memastikan setelah pertemuan kali ini dengan Presiden Prabowo, pihaknya akan segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Mendagri Tito dan Menteri ESDM Bahlil.
"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," katanya.
(kunthi fahmar sandy)
