Pemerintah Tarik Utang Baru Rp349,3 Triliun per Mei 2025, Naik 164 Persen

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penarikan utang baru mencapai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025. 

Angka ini naik signifikan sebesar 164,22 persen year on year (yoy) bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp132,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi penarikan utang sebesar Rp349,3 triliun telah mencapai 45 persen dari pagu 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun. 

"Breakdown-nya adalah pembiayaan utang sebesar Rp349,3 triliun dan pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun, artinya kita berinvestasi ke hal-hal khusus. Ini pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi, tidak menambah utang," kata Thomas dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).

Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang tersebut, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 sudah mencapai Rp324,8 triliun atau 52,7 persen dari pagu Rp616,2 triliun. 

Thomas menjelaskan, strategi pembiayaan tersebut dijalankan secara fleksibel dan terukur mencakup aspek waktu, instrumen, dan komposisi mata uang.

"Ini didukung oleh pelaksanaan prefunding, penguatan cash buffer serta manajemen cash dan utang yang sustainable atau berkelanjutan," kata Thomas.

Untuk performa obligasi pemerintah, Thomas menilai dengan dinamika global yang tidak baik dan volatilitas yang sangat tinggi, performa lelang SBN di primary market masih terjaga dengan baik.

Hingga 13 Juni 2025, yield SBN 10 tahun tercatat di level 6,72 persen atau turun 25 basis poin secara year to date yang mencerminkan persepsi risiko yang menurun.

"Spread yield terhadap US treasury juga tetap kompetitif di level 231 basis point, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara peer grup kita dengan peringkat kredit serupa," kata Thomas.

Kepercayaan investor asing juga terus menguat terlihat dari net buy non-residen yang secara kumulatif mencapai Rp53,91 triliun. Thomas meyakini, instrumen SBN Indonesia masih menjadi pilihan menarik di tengah ketidakpastian global.

(NIA DEVIYANA)