Protes Penempatan Migran, 2 Desa Ini Pilih Memisahkan Diri dari Inggris

Protes Penempatan Migran, 2 Desa Ini Pilih Memisahkan Diri dari Inggris

Global | sindonews | Minggu, 22 November 2026 - 18:30
share

Satu lagi desa di Inggris memilih untuk memisahkan diri secara simbolis dari Inggris sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menampung lebih dari 900 migran laki-laki di bekas pangkalan militer di dekat desa tersebut.

Penduduk Barnham—sebuah desa dengan populasi kurang dari 600 jiwa di Suffolk, Inggris bagian timur—mendukung upaya pemisahan diri dengan perolehan 257 suara berbanding 16 suara. Langkah ini menyusul referendum serupa yang diadakan di Piddington, Oxfordshire, pada bulan September lalu.

Pemungutan suara tersebut, yang tidak memiliki kekuatan hukum, diselenggarakan untuk mendukung petisi guna mendapatkan status sebagai wilayah dependensi Kerajaan. Status ini memungkinkan desa tersebut untuk tetap setia kepada monarki Inggris, namun di saat yang sama berupaya melepaskan diri dari yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri.

Referendum ini muncul setelah pemerintah mengusulkan untuk menampung hingga 931 pencari suaka di bekas pangkalan RAF Barnham—jumlah yang sekitar 60 lebih besar daripada total populasi desa tersebut yang hanya 584 jiwa.

Awalnya, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan penampungan untuk 1.250 orang, namun usulan tersebut ditarik pada 13 Oktober setelah menghadapi penolakan selama berbulan-bulan dari warga setempat, dan kemudian digantikan dengan rencana revisi pada keesokan harinya.

Dewan West Suffolk menentang rencana penampungan tersebut dengan alasan terbatasnya infrastruktur lokal, akses transportasi, serta potensi dampak terhadap lingkungan.

Dalam prosedur perencanaan yang lazim, dewan yang dipilih secara lokal memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak suatu proyek, di mana penduduk setempat juga dapat mengajukan keberatan.

Namun, Kementerian Dalam Negeri telah menggunakan prosedur pengembangan khusus yang bersifat mendesak, yang mengalihkan keputusan akhir kepada pemerintah pusat, sehingga dewan daerah tidak lagi memiliki kuasa untuk menghalangi rencana tersebut. Prosedur yang sama diterapkan untuk proyek serupa di dekat Piddington, sebuah desa berpenduduk sekitar 350 jiwa di Oxfordshire, tempat pemerintah berencana menampung hingga 1.256 pencari suaka laki-laki di fasilitas militer terdekat. Pada bulan September, penduduk setempat melakukan pemungutan suara dengan hasil 285 berbanding 26 yang mendukung deklarasi kemerdekaan simbolis.

Meskipun demikian, Menteri Perumahan Inggris Angela Rayner mengabaikan penolakan warga setempat dan memberikan izin perencanaan untuk proyek tersebut pekan lalu.Proyek-proyek ini muncul di tengah krisis migran yang dihadapi Inggris, termasuk penyeberangan ilegal melalui Selat Inggris. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Home Office), hampir 24.000 migran telah tiba di Inggris dengan menggunakan perahu kecil sepanjang tahun ini hingga hari Jumat.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini juga diguncang oleh berbagai protes dan kerusuhan anti-imigrasi, yang beberapa di antaranya dipicu oleh kasus-kasus pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan yang menyita perhatian publik, yang melibatkan para migran maupun individu berlatar belakang migran.

Menurut survei yang dirilis pada hari Jumat oleh Kantor Statistik Nasional Inggris, hampir enam dari sepuluh orang dewasa di Inggris menganggap imigrasi sebagai isu yang penting.

Topik Menarik