6 Risiko CEO Nvidia Jensen Huang Berada di Pusat Skandal Intelijen AS Vs China

6 Risiko CEO Nvidia Jensen Huang Berada di Pusat Skandal Intelijen AS Vs China

Global | sindonews | Selasa, 10 November 2026 - 04:55
share

Ketua Umum DPP Gema Keadilan yang juga anggota DPR RI Rahmat Saleh menyatakan kesiapannya menjadi bagian dari anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) apabila wacana tersebut digulirkan di DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam Diskusi Publik DPP Gema Keadilan bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Cikini, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rahmat menilai perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi DPR untuk mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya melalui HMP.

Baca juga: Ahmad Doli: Sejumlah Legislator Respons Positif Usulan Penggunaan HMP Makzulkan Gibran

“Jika HMP digulirkan di DPR, saya siap menjadi bagian dari anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut. Putusan MK dan MA merupakan perkembangan hukum penting yang harus menjadi perhatian serius DPR. Ini bukan semata-mata persoalan politik, tetapi juga menyangkut konstitusi, persyaratan jabatan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” ujar Rahmat.

Ketua LBH Gema Keadilan Anton Aryadi menyampaikan sikap tegas organisasinya dengan menyarankan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.Apabila Gibran tidak mengambil langkah pengunduran diri, Gema Keadilan menyatakan akan mengawal aspirasi dan upaya pemakzulan melalui DPR RI sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menekankan pentingnya respons DPR terhadap aspirasi masyarakat. DPR tidak boleh mengabaikan persoalan yang telah berkembang luas di tengah masyarakat.

“DPR perlu merespons aspirasi masyarakat secara cepat. Ini penting demi perbaikan demokrasi sekaligus menjaga marwah negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga konstitusi,” ujar Ray.

Diskusi publik ini juga menghadirkan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Brahma Aryana dan Ketua PP PMKRI Yohanes Tola sebagai narasumber.

Melalui forum ini, Gema Keadilan mendorong agar berbagai perkembangan hukum dan aspirasi masyarakat terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga-lembaga negara, khususnya DPR RI.

Topik Menarik